Soroti Anak Berjualan Bebas, Ombudsman: Perlu Adanya Kerjasama Lintas Sektor

benuanta.co.id, TARAKAN – Maraknya anak di bawah umur berjualan dengan bebas di Tarakan kembali mendapat sorotan keras dari berbagai kalangan. Seperti halnya Ombudsman yang turut memberikan atensi terhadap pemandangan eksploitasi anak di bawah umur ini.

“Selain berbicara tentang implementasinya seharusnya memang ada perencanaan, monitoring sampe evaluasi. Apalagi anak jalanan memang diperlukan peran pengawasan atau monitoring oleh stakeholder,” ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kaltara, Maria Ulfa, Ahad (8/1/2023).

Ia menyebut setiap instansi memiliki tanggungjawab yang besar dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB). Namun untuk pelaksanaan pengawasan lebih masif harus adanya sinergi dengan stakeholder lainnya seperti Dinas Sosial, Satpol PP dan Disdukcapil.

Baca Juga :  Persiapan PPDB 2023, Disdik Tarakan Minta Orang Tua juga Percaya Sekolah Swasta

“Anak yang berjualan ini harus diketahui juga identitasnya, orang tuanya siapa. Nah kalau kita bicara sistem pelayanan publik memang kompleks, setelah monitoring harus ada evaluasi,” ucapnya.

Evaluasi yang dimaksud bertujuan agar mengetahui latar belakang kondisi anak sehingga menyebabkan berjualan dengan bebas di jalanan. Penekanan juga perlu dilakukan untuk bersinergi dengan instansi lainnya agar permasalahan ini agar dapat tuntas. Terlebih baru saja Tarakan mendapatkan predikat kota layak anak.

Baca Juga :  Tahap Penyelidikan, Pencabutan Laporan Markus Minggu soal Video Asusila Ditolak

“Ini juga jadi tantangan kepala daerah tentunya, dalam hal ini Wali Kota. Wali Kota juga perlu kita berikan masukan karena dalam undang-undang pelayanan publik Wali Kota adalah pembina pelayanan publik. Kemudian Sekdanya sebagai penanggungjawab, jadi saya rasa kalau mau berjalan dengan baik dan berkelanjutan harus monitoring dan evaluasi,” bebernya.

Seperti diketahui bahwa belum ada kebijakan daerah yang mengatur soal anak berjualan. Untuk membuat kebijakan ini perlu dengan persiapan yang matang, selain pengawasan dan monitoring juga perlu melibatkan partisipasi masyarakat. Maria menegaskan perlu ada nya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan baru.

Baca Juga :  Salah Satu Situs Peninggalan Sejarah di Tarakan Nyaris Hancur

Menurutnya, sejauh ini kinerja dari DP3A-PPKB memiliki respon yang cukup. Hanya saja tidak dapat dibebankan kepada satu instansi saja.

“Kita baru dapat pemberitaan belakangan ini, dan ini cukup menyita perhatian publik. Kita akan agendakan hal ini dengan pemerintah kota, karena kita juga akan menyampaikan terkait hasil penyelenggaraan kepatuhan jadi mumpung ada momen seperti itu kita juga akan sampaikan ke Wali Kota juga,” tutupnya. (*)

Reporter: Endah Agustina

Editor: Yogi Wibawa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *