Dorong DOB Tanjung Selor, Pemerintah dan DPRD Buat Perda Pemberdayaan Desa

benuanta.co.id, BULUNGAN – Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanjung Selor terus digaungkan untuk berdiri menjadi wilayah administrasi sendiri terpisah dari Kabupaten Bulungan. Pasalnya Tanjung Selor telah ditunjuk menjadi Ibukota Provinsi Kaltara, yang mana saat ini masih berupa kecamatan.

Dimana idealnya ibukota sebuah provinsi harus merupakan berstatus kota dengan kepala daerah nantinya berupa walikota.

Ketua Presidium Kota Tanjung Selor Achmad Jufri mengatakan upaya yang tengah didorong adalah perubahan dan pembuatan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Desa yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltara.

Baca Juga :  Kades Bunyu Sebut Ada 67 KK Terkena Dampak Tanggul Milik Perusahaan Tambang Jebol

“Perda Pemberdayaan Desa itulah menjadi dasar untuk menjadi Tanjung Selor sebagai DOB,” ucapnya kepada benuanta.co.id.

Dirinya yang juga sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara saat ini tengah melakukan pembahasan tentang Ranperda tentang Pemberdayaan Desa tersebut untuk menjadi produk hukum baru di Provinsi Kaltara.

“Kebetulan saya termasuk anggota Pansus yang membahas Ranperda tersebut,” paparnya.

Kata dia, dalam salah satu klausal Ranperda Pemberdayaan Desa itu membahas untuk ikut Pemprov Kaltara dalam satu pembinaan dan pembiayaan.

Baca Juga :  Marak Hoaks Penculikan Anak, Kapolresta Bulungan Pesan Ini ke Masyarakat

“Jadi dengan adanya Perda itu, Pemerintah Kabupaten Bulungan terbantu sehingga tidak ada alasan untuk tidak melakukan pemekaran,” ujarnya.

Pasalnya selama ini informasi yang diterimanya dari Pemerintah Kabupaten Bulungan anggaran yang tidak cukup dalam melakukan pemekaran Kecamatan Tanjung Selor menjadi kota.

“Makanya Pemprov Kaltara mau membantu belum ada payung hukumnya. Jadi perda ini sangat membantu,” tutur Achmad Jufri.

Apalagi tugas yang diemban kedepan pertama pembentukan Kota Tanjung Selor dan Kota Baru Mandiri (KBM). Kata dia, ini tidak dapat berdiri sendiri, namun harus ada masukan dari berbagai pihak.

Baca Juga :  Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan Sebut Aset Pemkab Masih Ada yang Belum Bersertifikat

“Walaupun banyak tantangannya, kritik dan protesnya karena memang Provinsi Kaltara ini wilayahnya ada di Kabupaten Bulungan. Jangan sampai ini berbenturan, jadi kita sangat teliti dan hati-hati,” terangnya.

Ranperda Pemberdayaan Desa ini sendiri, kata dia tinggal menunggu harmonisasi di Kementerian Dalam Negeri.

“Di Kemendagri yang melihat apakah layak ataukah perlu dikurangi kami tunggu dari Kemendagri. Setelah ada kami lakukan persetujuan bersama,” pungkasnya. (*)

Reporter: Heri Muliadi

Editor: Yogi Wibawa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *