Penghujung Tahun 2022, Pemkab Nunukan Kucurkan Dana Rp 1,5 M untuk Bantuan Sosial ke Ribuan Honorer

benuanta.co.id, NUNUKAN – Upaya Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam menekan laju Inflasi, berbagai bantuan telah disalurkan mulai dari Bantuan beras sebanyak 2 Ton, bantuan 100 ribu bibit cabai hingga pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) pada ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kali ini, di penghujung Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan akan kembali menyalurkan BST kepada Tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Baca Juga :  Ribuan Kilogram Produk Ilegal Diamankan di Perairan Ambalat Dimusnahkan

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Nunukan, Faridah Ariyani melalui Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Limjamsos) Marilah menyampaikan, ribuan honorer di wilayah Pemerintahan Kabupaten Nunukan akan mendapatkan bantuan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Jadi untuk honorer yang akan menerima bantuan tersebut telah dilakukan pendataan dari tingkat OPD, kecamatan, kelurahan hingga sekolah baik negeri maupun swasta,” ungkap Marliah.

Sementara itu, adapun jumlah bantuan dana yang akan diterima nantinya yakni senilai Rp 450 ribu per orang, dengan mengucurkan dana sekira Rp 1,5 Miliar.

Baca Juga :  Kerugian Akibat Banjir Sembakung Mencapai Rp 1,4 Miliar

Marilah menyampaikan, dari data tersebut setidaknya ada sekitar 5 ribu honorer yang terdata, namun setalah dilakukan verifikasi, sehingga diperoleh data yang akan menerima bantuan tersebut hanya sekitar 3.335 orang honorer.

“Kenapa tidak semua honorer yang terdata mendapatkan bantuan, karena kita lakukan verifikasi, jadi yang pernah menerima bantuan dari  pemerintah daerah maupun pusat itu tidak bisa lagi menerima, sehingga yang menerima bantuan ini betul-betul yang belum pernah mendapatkan bantuan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Lompat dari Lantai 2 Tahanan Imigrasi, Kaki WNA Pakistan Ini Keseleo  

Ditambahkannya, sehingga bantuan inflasi hanya bagi tenaga honorer yang tidak terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mana bukan sebagai penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dan bukan penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). (*)

Reporter: Novita A.K

Editor: Matthew Gregori Nusa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *