Gubernur Minta OPD Turun Mendata Pekerja Rentan yang Belum Terdata

benuanta.co.id, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akan mengeluarkan anggaran untuk memberikan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat rentan yang belum tertangani di Provinsi Kaltara.

Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang mengatakan negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat, jangan sampai ada masyarakat Kaltara yang terlantar lalu semua berdiam diri.

“Kita acuh tak acuh, inilah tugas kita untuk hadir ditengah-tengah masyarakat tidak mampu,” ucapnya kepada benuanta.co.id, Senin 26 Desember 2022.

Baca Juga :  Indeks Kerawanan Pemilu di Kaltara Terendah di Indonesia

Data yang diterimanya, BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Kaltara telah menyalurkan klaim jaminan sebesar Rp 188.561.371.960 kepada 16.989 penerima dan telah disalurkan beasiswa kepada 212 anak dari tenaga kerja yang mengalami risiko kematian sebesar Rp 1.219.700.000.

“Serta adanya subsidi bantuan sebanyak Rp 22.931.400.000 kepada 38.219 tenaga kerja di Kalimantan Utara,” sebutnya.

Mantan Wakapolda Kaltara ini menuturkan masih banyak pekerja rentan yang belum dilindungi dan mereka juga membutuhkan rasa aman dan tenang saat bekerja. Oleh karena itu, perlindungan pekerja rentan seperti petani, nelayan, pekebun, peternak, guru ngaji, petugas keagamaan dan pedagang kaki lima perlu diberikan oleh pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah hingga pemerintah tingkat desa sebagai strategi jaring pengaman sosial pencegahan kemiskinan.

Baca Juga :  Target Rampung Oktober 2023, Pembangunan DPRD Kaltara Terus Dikebut

“Saya minta Dinas Sosial, Biro Kesra dan Disnakertrans turun mendata tenaga pekerja rentan, untuk kita anggarkan melalui APBD dan masukkan di BPJS Ketenagakerjaan supaya terlindungi,” ujarnya.

Gubernur Zainal mengatakan tidak ada satupun manusia meminta satu dan menginginkan adanya musibah dan tidak tahu kapan mendapatkan musibah, terkadang musibah itu datang tiba-tiba.

Baca Juga :  Juli Tahun Ini Pengadilan Tipikor Kaltara Terbentuk di Tanjung Selor

“Untuk itu kita harus siap dan masyarakat kita mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Heri Muliadi

Editor : Nicky Saputra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *