benuanta.co.id, NUNUKAN – Penyampaian DIPA Tahun Anggaran 2023 lebih awal merupakan komitmen Pemerintah melalui APBN sebagai instrumen untuk meningkatkan produktivitas nasional dan menjaga keberlangsungan keuangan negara ditengah kondisi perekonomian global yang menantang saat ini.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nunukan, Budi Sukoyo, DIPA Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah diserahkan tersebut, merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan bagi para kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan berbagai program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, DIPA K/L dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk kehadiran Pemerintah Pusat dalam mendukung pembangunan di daerah khususnya di Kabupaten Nunukan.
“Proses penyusunan sampai penetapan APBN 2023 secara keseluruhan dapat dilaksanakan tepat waktu, demi menjaga kualitas belanja dan mendukung kesiapan menghadapi tantangan perekonomian global,” ujarnya.
Dia juga menjelaskan pada tahun 2020 hingga dengan 2022 merupakan tahun yang sangat berat di mana pandemi Covid-19 yang awalnya merupakan krisis kesehatan, secara cepat merambat menjadi pemicu permasalahan ekonomi dan sosial. Sejak tahun 2020, APBN telah bekerja keras sebagai bentuk respon kebijakan fiskal yang cepat dan extraordinary untuk mengcounter dampak negatif pandemi Covid-19.
Kerja keras APBN ini menghasilkan pemulihan ekonomi meskipun secara bertahap. Sampai dengan Kuartal Ill 2022, pertumbuhan ekonomi mencatatkan angka 5,72 persen, year on year (y-o-y), dengan tingkat inflasi yang terjaga rendah dan indikator keyakinan konsumen serta produksi yang mengalami pemulihan.
Di Nunukan per tanggal 23 Desember 2022, belanja negara yang disalurkan melalui KPPN Nunukan secara keseluruhan telah terserap sebesar 95,67 persen atau sebesar Rp527,43 miliar, terdiri dari belanja melalui Kementerian/Lembaga terealisasi 92,71 persen atau sebesar Rp243,49 miliar, DAK Fisik terealisasi 97,72 persen atau sebesar Rp70,29 miliar, DAK nonfisik terealisasi 92,53 persen atau sebesar Rp38,30 miliar dan Dana Desa terealisasi 99,84 persen atau sebesar Rp175,36 miliar.
“Pemerintah juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 sebesar 5,3 persen, sejalan dengan proyeksi pada rentang 4.7 persen hingga 5,1 persen dari berbagai lembaga internasional, Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan outlook perekonomian global tahun 2023 yang diperkirakan berada pada kisaran 2,2 persen hingga 2,7 persen,” jelasnya.
Sedangkan APBN 2023 dirancang dengan defisit 2,84 persen PDB yang mencerminkan langkah penyehatan Keuangan Negara dan konsolidasi fiskal yang kredibel, hati-hati, dan tepat waktu. Kenaikan suku bunga global secara cepat disertai volatilitas nilai tukar dan arus modal mengharuskan meningkatkan ketahanan dan keamanan dalam pembiayaan.
Defisit APBN tahun 2023 sebesar Rp598,2 triliun dikelola sangat hati-hati termasuk dengan mengandalkan cash buffer yang dilakukan sejak sekarang 2022. Utang Indonesia masih dalam tingkat aman namun tetap harus dikelola dengan prudent, teliti, dan kompeten karena inflasi global yang sangat tinggi dalam 40 tahun terakhir menyebabkan gejolak kenaikan suku bunga dan nilai tukar yang cenderung ekstrem. “Kita tidak boleh lengah dan waspada,” jelasnya.
Belanja Negara tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun yang terdiri dan Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan transfer ke Daerah sebesar Rp814,7 triliun, Belanja Negara diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Seperti belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif, penyelesaian proyek-proyek strategis nasional termasuk Ibu Kota Negara baru Nusantara dan penguatan hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, menjaga dan memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah dan, mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan mendukung persiapan Pemilu 2024.(*)
Reporter: Darmawan
Editor: Ramli
