benuanta.co.id, NUNUKAN – Pada tahun anggaran 2023, dari total Belanja Negara untuk Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp12,24 triliun, dialokasikan ke Kabupaten Nunukan sebesar Rp1,67 triliun dalam bentuk belanja Kementerian/Lembaga (KL) sebesar Rp. 342,67 miliar dan dana transfer ke daerah sebesar Rp1,33 Triliun.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nunukan Budi Sukoyo menyampaikan Secara keseluruhan, APBN untuk Kabupaten Nunukan naik 32,5 persen dibanding anggaran tahun 2022. Kenaikan signifikan terjadi pada alokasi anggaran untuk belanja Kementerian/Lembaga sebesar 36,8 persen sedangkan dana transfer ke daerah naik sebesar 31,7 persen.
Belanja Kementerian/Lembaga di Kabupaten Nunukan dialokasikan kepada 16 Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 30 Satuan Kerja (Satker). “Penyaluran belanja K/L tersebut dilakukan oleh KPPN Nunukan dan difokuskan pada bidang konektivitas, pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta pelayanan publik,” kata Budi Sukoyo, Senin (26/12/2022).
Budi Sukoyo menyampaikan APBN memiliki daya ungkit yang besar dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu diharapkan terdapat akselerasi untuk serapan APBN yang optimal dapat segera dilaksanakan sejak diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah kepada Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah.
“Agar APBN dapat berkinerja secara maksimal sesuai target capaian dan output yang telah ditetapkan sehingga outcome dari kinerja APBN dapat segera dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” jelasnya.
Di samping itu, koordinasi dan komunikasi lintas sektoral perlu ditingkatkan intensitasnya guna mewujudkan sinergitas dan belanja yang berkualitas dan akuntabel di Kabupaten Nunukan.
Selain itu, Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah, menyampaikan dia berharap dengan dana yang diserahkan akan tetap fokus mengatasi pengaruh-pengaruh covid-19 dan memulihkan ekonomi lokal, serta meningkatkan daya saing dengan SDM, membangun infrastruktur, memerhatikan fasilitas pendidikan termasuk juga kesehatan, sehingga masyarakat itu bisa sejahtera.
“Masih banyak kekurangan kita dari sisi infrastruktur, masyarakat masih banyak yang belum menikmati infrastruktur yang memadai sehingga masih dianggap kendala di kita,” ujarnya.
Dia mencontohkan, ada kecamatan di kabupaten Nunukan jalan darat yang belum bisa terhubung seperti diwilayah tidak, masih banyak infrastruktur yang tidak terkoneksi.
“Dengan adanya kenaikan 32,5 persen APBD 2023 dapat mempercepat akselerasi pembangunan di bidang infrastruktur yang terkoneksi dapat terlayani dengan baik,” ujarnya.(*)
Reporter: Darmawan
Editor: Ramli
