benuanta.co.id, TARAKAN – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar kejuaraan provinsi atau Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) I yang bertujuan untuk menghasilkan atlet-atlet berkualitas. Terlebih sebentar lagi ajang olahraga nasional akan dimulai, tentu persiapan hingga seleksi atlet dibutuhkan oleh pemerintah dalam mengikutsertakan atlet terbaiknya.
Upaya ini juga dilakukan oleh Ketua Komite III DPD RI, Hasan Basri dalam melakukan pembinaan kepada atlet. Terlebih Komite III merupakan mitra dari Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Ia menyebutkan bahwa di tahun 2023 mendatang anggaran olahraga telah dibahas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Alhamdulillah anggarannya meningkat 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya, artinya pembinaan olahraga itu lebih meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya,” sebutnya saat ditemui awak media, Jumat (24/12/2022).
Ia berharap ke depan Kemenpora dapat memberikan pembinaan kepada seluruh cabang olahraga di Kaltara. Tak hanya itu ia juga menegaskan agar Pemerintah Provinsi Kaltara untuk mensupport secara penuh kegiatan yang berkaitan dengan olahraga.
Menurutnya pembinaan ini tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya support dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Detailnya saya belum cek tapi yang jelas nilainya hampir mendekati Rp 3 triliun, ada bantuan dalam bentuk dana olahraga dan lain sebagainya,” tegasnya.
Hasan Basri mengatakan beberapa waktu lalu juga sempat melakukan revisi undang-undang terkait olahraga tahun 2005. Pihaknya menginginkan dana Kemenpora sama seperti dana dari kementrian lainnya. Seperti Kementrian Pendidikan 20 persen dan Kesehatan 10 persen.
“Kita pada saat itu minta paling tidak dana olahraga 2 persen dari APBN, tetapi saat itu Kementrian terkait tidak bisa sementara waktu karena keterbatasan APBN, kita masih ajukan 2 persen tapi ditolak lagi. Tapi bukan berarti tidak ada jalan lain, kita minta BUMN yang ada di pusat dan daerah dapat menjadi bapak angkat di daerah ini,” bebernya.
Ia menguraikan seperti Bank BNI pada cabor Bulutangkis dan bank lainnya. Ia melihat banyak cabor yang memadai kendati Kaltara masih menjadi provinsi termuda di Indonesia. Ia juga sebagai DPD RI akan memperjuangkan hal ini ke pemerintah pusat.
“Karena saya Komite III kita akan perjuangkan hal ini, kita minta agar ada perhatian khusus. Kalaupun ada permohonan kita siap terima kapan saja. Walaupun kita provinsi termuda saya minta atlet tetap semangat baik di ajang provinsi, nasional maupun internasional,” tutupnya. (*)
Reporter: Endah Agustina
Editor: Yogi Wibawa
