benuanta.co.id, BULUNGAN – Pastikan pembangunan berjalan sesuai waktunya, beberapa waktu lalu Wakil Gubernur Kaltara Yansen TP telah melaksanakan monitoring dan evaluasi di sejumlah lokasi pembangunan fisik di Provinsi Kaltara, baik yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Wakil Gubernur Kaltara Yansen TP menyebutkan ada 2 sisi yang dipantau pertama turun melakukan monitoring pekerjaan. Kata dia bukan mencari kesalahan dari pelaksana pekerjaan, tapi bagaimana dari waktu ke waktu pekerjaannya semakin baik.
“Kita melihat apa yang terjadi di lapangan ini kita berasumsi harus ada yang diperbaiki. Pertama yang berkaitan dengan konsistensi kerja dari aparat hukum negara, bagaimana administrasi, bagaimana kecakapan dan keterampilan melaksanakan baik hitungan waktu dan sebagainya,” ucapnya kepada benuanta.co.id, Senin 19 Desember 2022.
Dalam pantauannya, dirinya ingin semua pekerjaan fisik yang ada semua harus ditingkatkan. Bukan pada sisi perpanjangan waktu pelaksanaan atau addendum.
“Addendum sudah kebutuhan, tapi paling utama jangan terulang lagi. Secara umum pembangunan fisik sudah bagus, intinya sudah 70 persen,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sapi’i menjelaskan realiasi fisik di Provinsi Kaltara hingga hari Ahad 18 Desember 2022 telah mencapai angka 70,79 persen, sedangkan realisasi keuangannya di angka 67,03 persen.
“Jadi kalau kita bandingkan dari tahun ke tahun, Insya Allah target kita di atas 90 persen nanti akhir tahun 2022 ini,” sebut Sapi’i.
Namun untuk menggenjot angka itu naik, pihaknya beberapa waktu lalu telah melakukan monitoring di lapangan dan pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan di lapangan.
“Kita sudah memberi motivasi kepada teman-teman (pelaksana kontraktor) di lapangan dan beri solusi agar progresnya bisa meningkat sampai akhir tahun 2022,” jelasnya.
Dirinya pun menyarankan kepada pelaksana atau kontraktor, agar menambahkan durasi jam kerja dan menambah tenaga kerjanya sebagai alternatif yang diberikan Pemprov Kaltara. Lalu terhadap kegiatan yang tidak selesai di akhir tahun 2022, pihaknya memberikan saran untuk melakukan addendum perpanjangan waktu.
“Addendum perpanjangan waktu itu menguntungkan kepada kita pemerintah, karena dipastikan proyek pasti selesai. Karena kita berikan kesempatan bagi pelaksana untuk melakukan kegiatan itu, tapi konsekuensinya penyedia akan dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku,” paparnya.
Untuk proyek pembangunan milik pemerintah yang disarankan buat addendum adalah pembangunan Gedung Diklat Pemprov Kaltara. Pasalnya target hingga akhir tahun sebesar 80 persen.
“Saat ini baru pasang rangka atas jadi target sampai akhir tahun di angka 80 persen,” tuturnya.
Sedangkan untuk pembangunan gedung DPRD Kaltara saat ini on target schedule, terlebih anggarannya multi years. Jika dibandingkan progres saat ini dengan anggaran yang tersedia, jadwalnya masih bagus dan sesuai.
“Gedung DPRD itu hasil peninjauan terakhir itu 40 persen,” pungkasnya.(*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
