benuanta.co.id, BULUNGAN – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Selor laksanakan rilis belanja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di wilayah pembayaran KPPN Tanjung Selor yang mencakup Pemerintah Provinsi Kaltara, Kabupaten Bulungan dan Malinau.
Kepala KPPN Tanjung Selor, Juanda mengatakan pihaknya sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah telah menyalurkan dana APBN sampai dengan 30 November 2022 mencapai Rp 2,52 triliun atau 76,12 persen dari total pagu sebesar Rp3,32 triliun. Data tersebut berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
“Target yang diharapkan di akhir tahun 2022 sebesar 90 persen. Untuk mencapai target tersebut maka masih kurang 13,88 persen lagi atau sekitar Rp459,68 miliar lagi untuk sisa satu bulan yang ada yaitu bulan Desember,” ucap Juanda kepada benuanta.co.id, Kamis 15 Desember 2022.
Dia mengatakan belanja negara dari APBN tersebut disalurkan untuk belanja pemerintah pusat (BPP) pada kementerian lembaga (K/L) dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).
Adapun BPP telah terealisasi sebesar Rp1,96 triliun atau 75,56 persen dari pagu sebesar Rp2,6 triliun untuk disalurkan kepada 136 satker kantor vertikal di daerah dalam lingkup kerja KPPN Tanjung Selor.
“Untuk mengejar target penyerapan triwulan ke empat pada BPP sebesar 90 persen, yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut masih sekitar 14,44 persen atau sebesar Rp 375,45 miliar dari yang ditargetkan sebesar Rp 2,34 triliun untuk sisa satu bulan yang ada,” ujarnya.
Dia membeberkan detail realisasi BPP dicairkan kepada empat jenis belanja, pertama realisasi jenis belanja pegawai telah mencapai 92,14 persen atau Rp 475,96 miliar dari pagu sebesar Rp 516,57 miliar. Kedua, realisasi jenis belanja barang mencapai 77,08 persen atau sebesar Rp 505,52 miliar dari pagu sebesar Rp 655,86 miliar.
Ketiga, realisasi jenis belanja modal sebesar 68,86 persen atau sebesar Rp 982,66 miliar dari pagu Rp 1,43 triliun. Terakhir realisasi jenis belanja bantuan sosial telah mencapai 96,57 persen atau Rp 0,17 miliar dari pagu Rp 0,18 miliar.
“Dari kondisi jenis belanja di atas, belanja modal masih perlu digenjot, karena dalam sisa satu bulan terakhir penyerapannya masih bisa diharapkan dapat meningkat. Kendala pada penyerapan belanja modal disebabkan karena adanya kendala teknis di lapangan pada satker,” paparnya.
Sementara untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), Juanda mengatakan telah terealisasi sebesar 78,16 persen atau sebesar Rp 556,26 miliar dari pagu sebesar Rp 711,66 miliar. Di mana anggaran TKDD ini digunakan untuk penyaluran Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik kepada Pemprov Kaltara, Pemkab Bulungan dan Pemkab Malinau.
Adapun Realisasi dana TKDD untuk DAK fisik sebesar 65,93 persen atau Rp 275,06 miliar dari pagu sebesar Rp 417,2 miliar. Kedua DAK Non Fisik yang digunakan untuk mendukung dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) terealisasi sebesar 92,57 persen atau Rp 100,31 miliar dari pagu sebesar Rp 108,36 miliar.
“Sedangkan untuk Dana Desa, realisasinya telah mencapai 97,21 persen atau Rp 180,9 miliar dari pagu sebesar Rp 186,09 miliar,” sebutnya.
Dari kondisi tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah DAK Fisik karena masih belum maksimal. Percepatan penyaluran DAK Fisik terus didorong dan diupayakan semaksimal mungkin melalui sinergi dan koordinasi dengan pemda agar segera mengajukan penyampaian dokumen persyaratan DAK Fisik.
Kemudian dari sisi kinerja pendapatan negara lingkup KPPN Tanjung Selor sampai bulan November 2022, secara agregat terealisasi sebesar Rp 78 miliar atau 329,49 persen melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 23,67 miliar. Penerimaan tersebut disumbangkan dari penerimaan bukan pajak.
“Saya mengapresiasi kepada seluruh satker dan pemda atas sinergi, koordinasi, dan kolaborasi yang baik dalam mendukung pelaksanaan anggaran sampai dengan bulan November ini,” tuturnya.
Selain itu, pihaknya terus mendorong kepada satker dan pemda agar meningkatkan kinerja keuangan khususnya yang bersumber dari APBN sehingga kinerja penyerapan anggarannya dapat meningkat.(*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
