benuanta.co.id, NUNUKAN – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akan membentuk satgas Bina Keluarga Pekerja Buruh Migran Indonesia (BK-PMI) dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dinas P3APPK Provinsi Kaltara, Dra. Hj. Arsanah mengatakan akan membentuk Pokja Gugus Tugas BK-PMI. Hal itu merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dengan memberdayakan ekonomi, menjaga keharmonisan dan melindungi anak PMI untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
Gugus Tugas Bina Keluarga PMI di Kabupaten Nunukan, yakni melakukan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pengelolaan remitansi, sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi PMI dan keluarga, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan menjamin hak anak keluarga PMI.
“Kita mengharapkan di kabupaten/kota itu bisa membentuk Pokja Gugus Tugas BK-PMI, yang akan difokuskan kepada anak dan perempuan saja,” kata Hj. Arsanah, Kamis (8/12/2022).
Korban lebih didominasi perempuan dan anak dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) terhadap kasus kekerasan. Apalagi korban cenderung tidak memiliki keterampilan dan tidak paham dengan kontrak kerjanya, sehingga sering kali ditipu.
Untuk di kaltara, calon PMI itu lebih sedikit dan lebih banyak dari luar daerah, walaupun begitu pihaknya tetap dampingi untuk menyelesaikan masalah.
Dengan adanya gugus tugas BK-PMI, jika ada kasus akan segera ditangani, dan para korban akan diberikan pembimbing hingga diberikan skill seperti pelatihan, agar nantinya bisa meningkatkan ekonomi keluarga mereka masing-masing.
“Kita sudah melakukan gelar Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program BK-PMI, yang nantinya akan kita bentuk gugus tugas di Nunukan,” jelasnya. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Matthew Gregori Nusa
