BRGM Lakukan Percepatan Rehabilitasi Mangrove di Kaltara 

benuanta.co.id, BULUNGAN – Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) terus menggenjot beberapa wilayah di Indonesia salah satunya Provinsi Kalimantan Utara melakukan percepatan rehabilitasi mangrove (PRM).

Hal itu diungkapkan Kepala BRGM Hartono bersama jajarannya saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang dan sejumlah unsur Forkopimda Provinsi Kaltara pada Senin 21 November 2022 di Kota Tarakan.

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
1569 votes

“Pertemuan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan program PRM nasional yang dilaksanakan oleh BRGM di 9 provinsi prioritas,” ucap Kepala BRGM Hartono, Senin 21 November 2022.

Pada Sabtu 19 November 2022, Hartono beserta jajarannya melakukan kunjungan ke sejumlah desa di Kaltara, hal itu untuk melihat perkembangan dari program rehabilitasi mangrove yang telah berjalan sejak tahun 2021.

Salah satunya, di lokasi penanaman mangrove Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung yang juga menjadi lokasi penanaman mangrove bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah Duta Besar dari berbagai negara pada tahun 2021 silam.

Kemudian tim pun bergeser melanjutkan perjalanan ke Desa Sengkong yang menjadi lokasi penanaman mangrove pada tahun 2022. Target rehabilitasi mangrove di Desa ini mencapai 101 hektare dan dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Pemuda Tani.

Baca Juga :  Dua OPD Pemprov Kaltara Paling Produktif Tahun Ini

“Kami telah menyempatkan untuk meninjau beberapa calon lokasi penanaman mangrove di tahun 2023. Kunjungan ini dilaksanakan untuk memastikan keberlanjutan dari program rehabilitasi mangrove nasional, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia berkontribusi dalam aksi mitigasi perubahan iklim,” tuturnya.

Mangrove diketahui memiliki potensi penyimpanan karbon sebanyak 3 hingga 5 kali lebih tinggi dibandingkan hutan tropis daratan. Selain itu, mangrove juga dikenal sebagai sumber mata pencaharian masyarakat disekitarnya.

“Diperkirakan sekitar 120 juta orang hidup dekat dengan mangrove dan bersumber penghidupan dari mangrove,” paparnya.

Dia mengatakan ragam manfaat yang ditawarkan oleh ekosistem mangrove membuat program percepatan rehabilitasi mangrove menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Namun, rehabilitasi mangrove membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

“Estimasi kebutuhan anggaran untuk melakukan rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektar adalah sekurangnya Rp 26 triliun. Ini jika mengacu pada satuan biaya rehabilitasi mangrove dengan rata-rata Rp 25.000.000 per hektare,” sebutnya.

Lalu khusus pada tahun 2023-2025, program percepatan rehabilitasi mangrove akan didukung oleh beberapa lembaga pembangunan, termasuk Bank Dunia, melalui program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR).

Baca Juga :  Dishub Kaltara Laksanakan Kegiatan Inspeksi Keselamatan Kendaraan Bermotor

“Melalui program M4CR, akan dilakukan rehabilitasi mangrove seluas 75.000 hektare dan pengelolaan lanskap mangrove pada empat provinsi yakni Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur,” jelasnya.

Selain dukungan finansial, program percepatan rehabilitasi mangrove juga membutuhkan sinergitas dari berbagai pihak yang terkait. Pada pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Utara, Hartono meminta dukungan dari seluruh organisasi perangkat daerah untuk menyukseskan program percepatan rehabilitasi mangrove ini. Dukungan dari berbagai pihak menjadi salah satu kunci sukses keberhasilan dari program rehabilitasi mangrove.

“Penanggungjawab mangrove bersifat multi-stakeholder, sehingga Menteri LHK telah mengesahkan Roadmap Rehabilitasi Mangrove 2021-2030 yang dapat dipergunakan sebagai arahan dan dapat diacu oleh stakeholders yang terkait,” paparnya.

Untuk diketahui, Provinsi Kaltara memiliki mangrove eksisting seluas 178.161 hektare dan potensi habitat mangrove seluas 122.049 hektare, hal itu berdasarkan Peta Mangrove Nasional pada tahun 2021. Potensi tersebut didominasi oleh tambak seluas 117.912 hektare, di mana 55.049 hektare di antaranya merupakan kawasan hutan produksi.

“Jadi, terhadap tambak dalam kawasan hutan yang sudah terlanjur dimanfaatkan oleh masyarakat, kita akan dorong penanaman mangrove dengan pola silvofishery sehingga tambak bisa tetap difungsikan secara berkelanjutan,” terangnya.

Dia mengatakan tujuannya agar dapat mengembalikan fungsi ekologi tanpa menghilangkan manfaat ekonomi untuk masyarakat.

Baca Juga :  BMKG Prediksi Hujan Lebat di Malam Hari, Catat Wilayahnya 

“Nanti ke depannya kita dorong untuk mengajukan izin perhutanan sosial,” ujarnya.

Sementara itu Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan mengapresiasi atas program percepatan rehabilitasi mangrove ini.

“Saya sangat mengapresiasi karena Provinsi Kaltara jadi pilot project dari penanaman mangrove,” ucap Zainal.

Dia mengatakan jika manfaat mangrove sangat banyak selain untuk menjaga kelestarian alam, utamanya dari abrasi pantai. Juga bermanfaat terhadap pendapatan masyarakat dari segi usaha mikro kecil menengah (UMKM).

ita sangat butuh penanaman mangrove. Mangrove ini selain untuk kelestarian alam, juga bisa menjadi UMKM, karena bisa diolah menjadi sirup dan makanan lain,” terangnya.

Terkait ajakan BRGM terhadap para pemilik tambak untuk penanaman mangrove, mantan Wakapolda Kaltara itu menjelaskan jika pihak telah melakukan komunikasi dengan pemilik tambak yang ada di Kaltara untuk mendukung program BRGM.

“Kami bahkan sudah berkomunikasi dengan beberapa pemilik tambak agar mau tambak mereka ditanami mangrove. Mereka semua ikut mendukung apa yang akan dikerjakan oleh BRGM. Oleh karena itu, kami sangat mendukung penuh apa yang menjadi rencana BRGM ke depannya,” tutupnya. (*)

Reporter: Heri Muliadi

Editor: Yogi Wibawa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *