Meramu Kebijakan Baru Upah 2023

benuanta.co.id, NUNUKAN – Rencana penyesuaian kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2023, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nunukan masih menunggu penyesuaian dari Disnakertrans Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara)

Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesra, Disnakertrans Nunukan, Marselinus mengatakan terkait penyesuaian pengupahan sejatinya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

“Kalau berdasarkan aturan untuk penyesuaian di kabupaten itu setelah adanya penetapan dari Provinsi dulu,” ujar Marselinus kepada benuanta.co.id, Kamis (17/11/2022).

Diungkapkannya, terkait penetapan pengupahan dari Provinsi dijadwalkan 21 November mendatang, sedangkan untuk penyesuaian upah tingkat kabupaten paling akhir ditetapkan 30 November mendatang.

Namun, hingga sampai saat ini, Disnakertrans Nunukan belum dilakukan, hal ini lantaran ada informasi dari Kementrian melalui Dewan Pengupahan Nasional bahwa akan ada kebijakan baru terkait penyesuaian pengupahan. Yang mana, kata Marselinus, kemungkinan penyesuaian pengupahan tidak lagi mengacu kepada PP No 36/ 2021.

Baca Juga :  Jaga Ketersediaan Daging Jelang Nataru, DPKP Siap Datangkan Sapi dari Luar 

Berdasarkan peraturan tersebut, dikatakannya, terkait rumusan perhitungan penyesuaian pengupahan dilihat dari beberapa indikator seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, rata-rata pengeluaran per kapita, rata-rata anggota keluarga, rata-rata anggota keluarga yang bekerja yang mana data tersebut diambil dari BPS yang kemudian diserahkan ke Kementrian, lalu di serahkan ke Provinsi dan di teruskan ke Kabupaten.

“Sebenarnya kalau berdasarkan PP tersebut itu kita sisa memasukan angkanya maka akan keluar angka untuk penyesuaian UMK nya,” katanya.

Diutarakannya, berdasarkan informasi yang pihaknya dapatkan kebijakan tersebut akan ditetapkan hari ini, namun apakah dalam bentuk Keputusan Presiden atau keputusan Mentri, ia mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi lebih lanjut.

Baca Juga :  Peternak Minta Pemprov Kaltara Serius Atasi Pasokan Sapi yang Menipis  

Sementara itu, terkait Dewan Pengupahan, Marsel mengatakan untuk Nunukan sendiri sudah lama terbentuk.

Dikatakannya, untuk komposisinya terdiri dari unsur pemerintah, unsur akademisi, perwakilan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha.

“Jadi kalau untuk unsur dari pemerintah itu teridiri dari dua orang perwakilan Disnakertrans Nunukan, satu dari Dinas Koperasi dan satu dari BPS, untuk akademisi dari Poltek Nunukan satu orang, lalu dari serikat pekerja dua orang begitu juga dengan asosiasi pengusaha dua orang,” bebernya.

Ia menjelaskan, jika nantinya dari pihak provinsi sudah melakukan penetapan, maka Dewan Pengupahan Nunukan akan melakukan rapat untuk merumuskan penetapan UMK untuk Nunukan, yang mana untuk saat ini UMK Kabupaten Nunukan masih dinilai Rp 3.088 ribu.

Baca Juga :  Menilik Alasan Daging Malaysia Selalu jadi Pilihan

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Provinsi Kalimantan Utara, Haerumuddin mengatakan Dewan Pengupahan Provinsi belum melakukan penetapan penyesuaian Upah Minimum Provinsi.

“Kita belum melakukan penetapan, karena kita masih masih menunggu regulasi terbaru dari pusat, rencananya besok baru di umumkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja,” ujar Haerumuddin kepada benuanta.co.id.

Dikatakannya, nantinya setelah ada regulasi terbaru dari Pusat, Dewan Pengupahan Provinsi baru akan melakukan penetapan UMP.

“Setelah ada regulasi, Dewan Pengupahan Provinsi baru akan melakukan rapat kembali untuk merumuskan kenaikan Upah,” tandasnya. (*)

Reporter: Novita A.K

Editor: Yogi Wibawa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

fifteen − 14 =