benuanta.co.id, BULUNGAN – Pengadaan pegawai Aparatur Sipil Negara di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB) khususnya untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 758 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemprov Kaltara.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltara Burhanuddin melalui Analis Kepegawaian Muda BKD Kaltara Arya Mulawarman mengatakan dalam surat tersebut penetapan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Provinsi Kaltara mencapai 385 orang.
“Rinciannya untuk tenaga teknis ada 5 orang, tenaga kesehatan ada 82 orang dan tenaga guru ada 298 orang,” ucapnya kepada benuanta.co.id, Rabu 9 November 2022.
Kata dia, ada pengurangan untuk tenaga teknis, dimana awal pengusulan ada 27 orang sehingga total usulan PPPK kepada Kemenpan RB sebanyak 407 orang. “Untuk tenaga teknis ada pengurangan sebanyak 22 orang,” bebernya.
Dia menjelaskan untuk sebaran penerimaan PPPK tenaga guru hampir ada di semua sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang tersebar di setiap wilayah Provinsi Kaltara.
Sedangkan untuk PPPK tenaga kesehatan hanya ada di 2 instansi yakni Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan. “Untuk wilayah lain tidak ada, karena tidak ada pengusulan,” ujarnya.
Sementara untuk PPPK tenaga teknis unit penempatan diantaranya kantor Gubernur, Sekretaris Daerah dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kaltara berupa Ahli Pertama Pengawas Perikanan. Serta unit penempatan kantor Gubernur, Sekretaris Daerah dan Direktur UPTD RSUD Tarakan yakni Ahli Pertama Pranata Komputer. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Yogi Wibawa
