benuanta.co.id, TARAKAN – Petambak dan mahasiswa akhirnya memilih untuk mengakhiri demonstrasi soal merosotnya harga udang di Tarakan. Diujung aksi, sempat terjadi penandatanganan petisi yang ditujukan kepada pemerintah agar pihak pemerintah mau berkomitmen soal harga udang yang merosot.
Namun, pihak petambak mengaku sebenarnya permintaan dari pihaknya ialah pemerintah dapat hadir sebagai fasilitator sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ia menegaskan pula turunnya petambak dan mahasiswa belakangan ini dikarenakan imbas dari kenaikan harga BBM.
“Biaya operasional tambak itu jelas tinggi, kemudian harga udang anjlok, inilah yang kita minta ke pemerintah kota maupun provinsi. Salah satu janji gubernur ialah menghadirkan investor atau kompetitor untuk mengontrol harga udang,” ujar perwakilan petambak, Abdullah, Rabu (2/11/2022).
Ia melanjutkan upaya hearing di ruangan tertutup juga telah ditempuh beberapa kali oleh pihak pemerintah dengan petambak namun lagi-lagi solusi yang ditawarkan masih bersifat normatif.
Berita Terkait :
“Kita tidak menjelekan pemerintah, tapi kehadirannya yang kita tuntut. Mungkin wali kota dan gubernur juga bisa paham, saya harap dengan aksi kedua ini bisalah direalisasikan janji politiknya,” tuturnya.
Disinggung soal harga yang disampaikan oleh pihak pemerintah Kota Tarakan, ia mengatakan bahwa itu adalah solusi versi pemerintah. Menurutnya, petambak punya keterikatan dengan pos penjualan udang. Sedangkan tawaran dari pemerintah masih pihaknya pertanyakan.
“Jangan mereka membeli, kemudian nanti menampung dan join lagi dengan perusahaan untuk penjualan. Penjelasan Perusda saja baru mau cari investor ke Malaysia sedangkan kita butuh solusi hari ini,” ungkap dia.
Menyoal tawaran Perumda Agrobisnis terkait komisi dan harga udang yang digabung, Abdul menegaskan terdapat dua persepsi yang masih pihaknya akan bahas secara internal. Menurutnya, ekonomi pada pos penjualan juga akan mati ketika petambak melakukan penjualan udang ke pihak Perumda.
“Solusinya ya hadirkanlah dua atau tiga kompetitor, kalau Perumda dulu pernah ada terobosan dengan membeli langsung dari petambak, tapikan sarana dan prasarana lagi. Sedangkan mendirikan cold storage saja kita hitung hampir Rp30 miliar, kita ya menuntut komitmen saja untuk solusinya ke petambak, kita tahu pasaran dunia goyang, yang kita mau tahu harga udang harus stabil,” tegasnya.
Terkait hadirnya Wali Kota Tarakan di tengah – tangah aksi protes, dan tawaran yang diberikan disebutnya pihaknya merasa tidak puas dari solusi sementara yang ditawarkan pemerintah. Salah satunya pembentukan satgas pengawasan yang nanti akan mengawasi langsung timbangan pos penjualan terhadap petambak.
“Kita tetap tuntut regulasi juga karena inikan undang-undang, masalah investor, mengontrol harga dan memfasilitasi ekspor impor itukan wewenang pemerintah memang. Saya rasa pemerintah sudah kantongi semua, dari 2017 kita sudah bereaksi, tapi sampai saat ini solusinya masih mengambang,” pungkasnya. (*)
Reporter: Endah Agustina
Editor : Nicky Saputra
