benuanta.co.id, BULUNGAN – Ahli waris almarhum Sultan Bulungan Ke-10 atau Sultan terakhir Kesultanan Bulungan yakni Sultan Maulana Muhammad Djallaluddin menyerahkan lahan eks istana II kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara).
Dengan harapan lahan seluas 1 hektare lebih atau 10.810 meter persegi yang didalamnya ada bekas Kesultanan Djallaluddin dan Rumah Bertanduk, agar dibangun lebih layak sebagai cagar budaya Kesultanan Bulungan.
Gubernur Kaltara Drs Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum dalam rapat paripurna di DPRD Kaltara, yang juga bertepatan dengan momen perayaan hari jadi Provinsi Kaltara ke-10 telah menerima hibah lahan dari kuasa ahli waris almarhum Sultan Maulana Muhammad Djallaluddin.
“Rencananya kita akan bangun keraton sesuai dengan bentuk aslinya,” ujar Gubernur Zainal kepada benuanta.co.id, Selasa 25 Oktober 2022.
Dia mengatakan jika sebelumnya atau 2 tahun lalu, di kompleks Kesultanan Bulungan itu telah dikucurkan anggaran. Karena belum ada status yang jelas akhirnya dana tersebut kembali ke pemerintah.
“Tahun 2021 dulu dianggarkan Rp 5 miliar, tapi kita tidak mau gegabah. Makanya lebih bagus dihibahkan dulu dari ahli waris Kesultanan, barulah kita carikan anggaran untuk membangun keraton sesuai dengan keraton Kesultanan Bulungan yang dulu,” paparnya.
Lanjutnya, setelah terbangun keraton Kesultanan Bulungan tersebut, nantinya dapat digunakan untuk destinasi wisata bernilai sejarah. Terkait status lahan yang diterima dari ahli waris Kesultanan Bulungan ke-10 ini, dirinya tidak khawatir soal legalitas karena seluruh keturunan Kesultanan Bulungan telah sepakat.
“Saya tidak khawatir, karena semua keluarga keturunan Kesultanan Bulungan itu kita sudah komunikasikan semua dan Insya Allah tidak ada masalah,” ucap mantan Wakapolda Kaltara ini.
Zainal begitu disapa, anggaran yang dibutuhkan dalam membangun kembali replika Kesultanan Bulungan ini besarannya mencapai puluhan miliar. Tak hanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) nantinya namun juga anggaran dari luar.
“Taksirannya kurang lebih Rp 40 miliar, rencananya kita mulai secepatnya. Itu tidak hanya dari APBD tetapi kita mencari anggaran dari sumber lain,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Yogi Wibawa
