benuanta.co.id, TARAKAN – Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) Kaltim-Kaltara memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (World Mental Health Day 2022) di Kota Tarakan, Ahad, 16 Oktober 2022 di Swiss Bell Hotel Tarakan. Ketua Umum PP PDSKJI DR.dr. Diah Setia Utami, Sp.KJ, MARS turut menghadiri kegiatan yang bertemakan “Jadikan Kesehatan dan Kesejahteraan Jiwa Untuk Semua Sebagai Prioritas Global”.
Usai kegiatan pemotongan tumpeng sebagai simbolis peringatan hari kesehatan jiwa sedunia oleh Ketua PDSKJI Kaltim-Kaltara, dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS diberikan kepada Ketua Umum PP PDSKJI DR.dr. Diah Setia Utami, Sp.KJ, MARS, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki) yang dibawakan Dr. Timbang Sangiang Lalisang, Sp.KJ dan Webinar tentang Perkawinan oleh Dr. Yenny, Sp.KJ dari Kaltim serta sesi tanya jawab hingga selesai.
Ketua Umum PP PDSKJI DR.dr. Diah Setia Utami, Sp.KJ, MARS menuturkan, di Indonesia masih terdapat 6 provinsi yang belum memiliki Rumah Sakit Jiwa (RSJ) sebagai pendukung penanganan masalah kesehatan jiwa bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) maupun Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), termasuk di Kaltara belum memiliki RSJ.
Namun, ia berharap dukungan Pemerintah Provinsi Kaltara dalam upaya pembangunan RSJ di provinsi ke-34 ini. Ketua umum PP PDSKJI ini telah melakukan pertemuan dengan Bappenas untuk membahas RSJ di 6 provinsi yang belum dibangun.
“Kami sebagai organisasi profesi banyak bekerja sama dengan kementerian kesehatan, salah satunya ada program prioritas yang sudah masuk ke Bappenas untuk membangun 6 Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di 6 provinsi termasuk Kalimantan Utara. Kami juga diminta berdiskusi dengan Bapenas bagaimana urgensi tentang 6 RSJ di 6 provinsi yang belum ada, ini menjadi satu tantangan kami,” ungkap dr. Diah.
Menurutnya, pemerintah pusat telah berusaha mengalokasikan anggaran untuk pembangunan RSJ di provinsi yang belum memiliki RSJ. Tetapi hla itu tentu tidak bisa secara sekaligus, melainkan secara bertahap menyesuaikan kemampuang anggaran pemerintah.
“Mudah-mudahan Bappenas bisa alokasikan anggarannya untuk tahun depan (bagi Kaltara), dukungan dari daerah juga seperti disampaikan kepala dinas kesehatan lahan sudah disiapkan, utamanya dukungan lahan dulu, ini masuk pembicaraan Bapenas untuk tahun 2023,” ujarnya.
Tak hanya itu, dr. Diah juga mengapresiasi bertambahkan dokter spesialis kejiwaan di Kaltara yang sebelumnya hanya satu orang kini telah ada 5 orang. Ia pun berharap bertambah 2 lagi menjadi 7 orang agar mengcover seluruh daerah di Kaltara. dr. Diah juga menyampaikan perlunya dukungan pemerintah daerah untuk kehadiran psikiater yang kini kondisinya di Indonesia masih jauh dari kata ideal.
“Indonesia itu ada psikiater sebanyak 1.222 psikiater, perbandingannya 1 psikiater menangani 250 ribu penduduk di Indonesia, padahal WHO menegaskan 1 psikiater melayani 10 ribu orang, seperti Malaysia dan Singapura hanya 30-40 ribu kita 250 ribu per orang. Kita mendorong kepada pemerintah daerah memberikan kesempatan pendidikan psikiater supaya bisa terpenuhi, apalagi negara kepulauan bagaimana sulitnya mengakses. Kalau penyebarannya banyak tentu layanan kesehatan jiwa lebih mudah diakses oleh masyarakat,” jelasnya.
Ketua PDSKJI Kaltim-Kaltara, dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS mengakui masih adanya kendala layanan akses untuk kesehatan jiwa di Kaltara. Adanya 5 dokter spesialis kejiwaan sudah memenuhi kebutuhan untuk layanan kesehatan jiwa kecuali di Kabupaten Tana Tidung (KTT) belum terdapat dokter spesialis kejiwaan. Ia pun mengharapkan adanya penambahan dua dokter lagi.
“Mudah-mudahan tambah dua dokter spesialis kejiwaan lagi sudah mencukupi dan setelah itu akses itu bisa lebih mudah,” ujarnya.
Layanan kesehatan jiwa bisa diperoleh di puskesmas. Jaya Mualimin tak menampik masih terdapat kasus pasung di daerah Kaltim-Kaltara sehingga dibutuhkan kegiatan sosialisasi agar semakin banyak masyarakat memahami soal penanganan ODGJ. “Mungkin masalah kepedulian dan pengetahuan keluarga masih kurang, sosialisasi dan advokasi dari PSKDJI akan terus kami lakukan,” tukasnya.
Pemerintah Provinsi Kaltara dalam hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan, Usman menyampaikan, dukungan pemprov Kaltara telah mengupayakan 10 hektare lahan untuk pembangunan RSJ. Usman mengatakan jika di tahun 2023 Kaltara bisa mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) maka proses pembangunan RSJ bisa mulai dikerjakan.
“Lahan sudah disiapkan sampai nanti bersertifikat, karena pembangunan seperti DAK butuh sertifikat tanah, kita sudah anggarkan untuk studi kelayakannya. Kami sudah menyampaikan ke Kemenkes terkait penganggarannya,” jelasnya.
Usman membenarkan terjadi perubahan rencana pembangunan RSJ di Kaltara karena adanya kegiatan prioritas seperti upaya penanggulangan penyakit mematikan seperti jantung dan stroke. “Tahun 2023 mudahan kita bisa dapat anggaran DAK dan akan segera kita bangun RSJ di Kaltara,” tandasnya.
dr. H. Ady Irwansyah A., Sp.KJ selaku panitia kegiatan mengatakan kegiatan seperti ini bisa menjadi agenda tahunan yang wajib diselenggarakan oleh setiap PDSKJI Cabang sebagai wujud rasa kepedulian dan perhatian terhadap persatuan dokter jiwa yg ada saat ini.
“Untuk kami mengucapkan terima kasih banyak atas support yg diberikan serta kerja sama dari psikiater yang ada di KALTIMTARA sehingga acara tahun ini di kota Tarakan bisa diselenggarakan dan mendapat dukungan penuh sampai hari H pelaksanaannya,” pungkasnya.(*)
Editor: Ramli
