benuanta.co.id, NUNUKAN – Sejumlah pembudidaya rumput laut perairan Mamolo yang mengatasnamakan Aliansi Petani Rumput Laut Perairan Mamolo (APRLPM), berencana melakukan aksi di kantor DPRD Nunukan, Kamis 12 Oktober 2022 besok.
Koordinator APRLPM, Muhammad Hisyam mengatakan aksi damai tersebut akan dilaksanakan sebagai bentuk penolakan pembongkaran pondasi rumput laut sesuai dengan surat Gubernur nomor 523/2398/DKP/GUB.
“Besok kami akan melaksanakan kegiatan aksi damai dan penyampaian aspirasi di gedung DPRD Nunukan,” ujar Hisyam kepada benuanta.co.id, Rabu (12/10/2022).
Aksi yang akan dilaksanakan tersebut akan diikuti oleh sejumlah petani rumput laut yang memiliki pondasi di sekitar perairan Mamolo.
“Intinya kami menolak ada pembongkaran pondasi rumput laut di perairan Mamolo,” katanya.
Hasyim menyampaikan, adapun alasan penolakan pembongkaran pondasi tersebut lantaran tidak pernah adanya tanda jelas dan khusus mengenai zona tangkap, budidaya dan jalur pelayaran selama ini.
Hasyim menyebut pembudidaya rumput laut mengutarakan selama ini mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak terkait mengenai zona tangkap, budidaya dan jalur pelayaran khususnya diperairan Mamolo.
“Kami selaku mayoritas petani rumput laut perairan Mamolo tidak pernah diajak diskusi terbuka oleh ketua asosiasi rumput laut Nunukan, sebelum adanya penetapan Kebijakan pembongkaran pondasi tersebut,” ungkapnya.
Selain itu, Hasyim menyampaikan setelah adanya pemasangan tanda batas alur pelayaran, kurang lebih ada sekira 400 pondasi rumput laut para pembudidaya yang melebihi tanda batas sehingga harus dilakukan pembongkaran pondasi.
“Bayangkan, ada ratusan pondasi yang harus dibongkar, sedangkan kerugian untuk setiap pondasi akibat pembongkaran itu bekisar Rp 25 Juta hingga Rp 50 juta setiap pondasinya,” jelasnya.
Menurutnya jika dilakukan pembongkaran, begitu banyak pembudidaya yang akan mengalami kerugian. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Yogi Wibawa
