benuanta.co.id, TARAKAN – Konflik sengketa lahan pihak warga dengan Lantamal XIII Tarakan mulai mendapat sisi terang, dimana Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan membebaskan lahan untuk pembangunan Maritime Command Centre (MCC) di Bumi Perkemahan Binalatoeng.
Wali Kota Tarakan, Khairul menerangkan hal ini ia lakukan demi keamanan dan kondusifitas terkait pembangunan MCC tersebut. Ia mengatakan jika memang pihak Lantamal XIII setuju pihaknya akan membuatkan SPL.
“Sudah kami tunjukan sudah tinjau lokasi ya kalau mereka setuju ya saya buatkan SPLnya,” sebutnya, Jumat (7/10/2022).
Ia menegaskan, bahwa pembangunan MCC ini notabenenya menggunakan dana dari pusat, ia sebagai pemimpin daerah hanya membebaskan lahan agar perseteruan tanah tersebut tak lagi terjadi.
“Kan nanti bisa didiskusikan, bagaimana apakah masyarakat mau ke pengadilan atau melalui mediasi. Mediasi itu kan misal ini aset pemerintah pusat, dan kalau memang benar ya jangan sampai masalahnya dibiarkan sampai berlarut-larut,” bebernya.
Khairul mengatakan bahwa hal ini sangat berdampak kepada pemerintah kota Tarakan. Seperti terlihat beberapa waktu lalu pemblokadean sempat terjadi di halaman kantor Wali Kota Tarakan.
“Kita jagalah kondusifitas ya, aparat maupun masyarakat harus bekerjasama, negara jangan diatur tanpa kejelasan,” tegas Khairul.
Untuk itu ia juga berharap agar pihak Lantamal XIII mau berproses menghadapi masyarakat. Ia berkaca pada pembangunan yang telah dibuat oleh Pemkot Tarakan di Pantai Amal yang sempat berseteru dengan masyarakat.
“Kita coba selesaikan dari hati ke hati, bahkan masyarakat itu jangankan tanah negara tanahnya sendiri saja direlakan, contohnya di RSUKT, terus ada juga yang di tikungan Juata Krikil yang kita lebarkan tahun lalu itu hibah dari masyarakat,” urainya.
Untuk luasan sendiri pihaknya mengikuti dari pihak Lantamal XIII namun hingga saat ini belum ada luasan konkrit dari pihak Lantamal XIII Tarakan. Pihak Pemkot Tarakan hanya menunjukan lahan sebagai alternatif pembangunan MCC itu.
“Kemarin kami bawa Dinasnya juga untuk menunjukan lahan milik daerah kemarin, itu memang punya Pemkot masuk di Barang Milik Daerah juga,” tandasnya (*)
Reporter: Endah Agustina
Editor: Matthew Gregori Nusa
