benuanta.co.id, NUNUKAN – Setelah adanya pemasangan tanda batas alur pelayaran di perairan Mamolo oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kaltara, sejumlah petani berharap Pemerintah dapat memberikan solusi lokasi tempat pemindahan pondasi rumput laut mereka.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pedagang Rumput Laut (APRL) Nunukan, Kamaruddin mengatakan terkait ada pemasangan tanda itu merupakan hasil kesepakatan bersama, namun pihaknya meminta terkait kejelasan untuk lokasi yang nantinya akan di jadikan tempat pemindahan pondasi rumput laut teruntuk sejumlah petani yang pondasinya telah masuk dalam alur pelayaran.
“Kita hanya berharap ada kejelasan, untuk nantinya pondasi rumput laut ini akan kita pindahkan kemana,” kata Kamarudin kepada benuanta.co.id.
Untuk diketahui, di perairan Mamolo, jarak yang telah disepakati bersama berdasarkan pembebasan alur yang akan dibersihkan yakni selebar 150 meter dengan panjang 4 mil atau sekira 7,408 Km.
Kamaruddin mengungkapkan, jika nantinya berdasarkan waktu yang diberikan yakni satu siklus masa panen maka harus dilakukan pembongkaran pondasi rumput laut, ia mengatakan setidaknya Pemerintah harus memberikan solusi untuk lokasi tempat pemindahan pondasi tersebut.
“Setiap ada pertemuan sudah kita sampaikan untuk kejelasan lokasi pemindahan pondasi rumput laut nantinya, karena untuk biaya pembangunan satu pondasi rumput laut ini bisa memakan biaya puluhan juta,” ungkapnya.
Dikatakannya, untuk biaya satu pondasi bisa mencapai Rp 30 hingga Rp 50 juta, itu mulai dari pemasangan dan material, terutama tali yang di gunakan diberikannya bisa mencapai puluhan kilo panjangnya.
“Jadi intinya kita berharap nanti ditunjukkan tempat yang bisa dijadikan lokasi pemasangan pondasi buat petani yang masuk di alur pelayaran tersebut, supaya nanti tidak dibongkar lagi jangan sampai masuk zona lagi,” harap Kamaruddin.(*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Ramli
