benuanta.co.id, TANA TIDUNG – Terkait pergantian rugi tanam tumbuh masyarakat di sekitaran Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Tana Tidung (KTT) yang baru, Pemkab Tana Tidung mengaku tidak akan mencampuri urusan nominal pergantian.
Meski telah menyiapkan anggaran untuk pergantian tanam tumbuh, namun untuk besaran nominal per item lahan yang diganti, Pemkab Tana Tidung melalu, Kepala Bagian (Kabag) Perencanaan Tata Pembangunan (Tapem), Arief mengatakan, kalau urusan mengenai nominal pergantian tanam tumbuh merupakan tanggung jawab tim appraisal.
“Tim appraisal ini merupakan tim yang memiliki sertifikasi untuk menghitung administrasi pergantian lahan. Jadi mereka yang akan bertanggung jawab untuk menentukan nilai ganti ruginya,” kata Arief, pada Ahad, 02 Oktober 2022.
Ia menjelaskan dalam penunjukan tim appraisal ini, nantinya akan menjadi tanggung jawab pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui badan hukum Kejaksaan atau BPK.
“Jadi Pemerintah murni tidak akan campur tangan dalam hal ini, karena baik nilai materi dan rumus perhitungan semuanya ada di tim appraisal. Sedangkan Pemkab hanya mengganti berdasarkan nilai yang dikeluarkan oleh tim appraisal,” ujarnya.
Dalam pergantian tanam tumbuh ini, Arief menegaskan kalau Pemkab Tana Tidung hanya akan mengganti bangunan dan tumbuhan yang ada di atas lahan dan tidak mengganti lahan itu. Mengingat lahan Puspem saat ini merupakan lahan pemerintah yang telah dilepas oleh PT. Adindo.
“Kan tidak mungkin Pemerintah mengganti lahan Pemerintah, karena melalui Kemen LHK lahan 400 ribu hektare itu sudah dilepas untuk menjadi hak milik pemerintah,” terangnya.
“Namun berdasarkan azas kemanusiaan Pemkab Tana Tidung juga tidak boleh lepas tangan untuk tidak mengganti lahan warga. Sehingga kita pun berkomitmen, agar pembangunan puspem ini tidak merugikan warga yang ada disekitaran lokasi,” pungkasnya.(*)
Reporter: Osarade
Editor: Ramli
