Pemprov Kaltara Ajukan 5 Ranperda ke DPRD

benuanta.co.id, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyampaikan 5 rancangan peraturan daerah (Ranperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan III.

Gubernur Kaltara Drs Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum menuturkan 5 ranperda ini telah disusun, di mana seluruhnya untuk kepentingan pelaksanaan fungsi pemerintahan secara efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi persamaan keadilan dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Penyusunan ranperda ini telah mempertimbangkan dinamika kehidupan masyarakat dan peraturan perundang-undangan,” ucap Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang kepada benuanta.co.id, Selasa 27 September 2022.

Adapun ranperda yang telah disampaikan itu di antaranya Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kaltara Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ranperda tentang perubahan atas Perda Provinsi Kaltara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya.

Baca Juga :  Kenaikan Sebesar 7,79 Persen, UMP 2023 Berada di Angka Rp 3.251.702,67

Lalu Ranperda tentang Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Kaltara, Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Ranperda tentang Penamaan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK.

“Urgensi dan tujuan penyusunan serta sasaran yang ingin diwujudkan 5 ranperda tersebut untuk ranperda perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai regulasi di sektor pelayanan perizinan untuk meningkatkan pelayanan prima,” jelasnya.

Kata dia, pelayanan perizinan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum, yang juga merupakan bagian pelayanan harus dikembangkan.

“Dasar ranperda ini PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Perusahaan Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perizinan Perusahaan di Daerah,” ujarnya.

Kemudian Ranperda tentang perubahan atas Perda Provinsi Kaltara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas (PT) Migas Kaltara Jaya (MKJ). Adapun maksud dan tujuan sasaran ranperda ini untuk menunjang permodalan PT MKJ melalui penyertaan modal daerah.

Baca Juga :  Gubernur Usulkan Penambahan Kuota BBM Tahun Depan

“Diharapkan dengan perubahan perda ini dapat meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Penyertaan modal ini merupakan salah satu bentuk investasi yang nantinya bermanfaat untuk ekonomi daerah dan dapat mendorong pembangunan nasional,” paparnya.

Zainal menuturkan untuk Ranperda tentang Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang berupa air udara dan iklim yang bersih, hal ini penting untuk mendukung kehidupan yang produktif dan meningkatkan perekonomian daerah. Tak hanya itu perlu mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang mendukung keberlangsungan lingkungan hijau dan kemajuan sosial untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tangguh.

“Oleh karenanya ranperda ini sangat dibutuhkan didalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Provinsi Kaltara,” katanya.

Lalu pada ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Zainal memaparkan maksud dari ranperda ini adalah memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkotika.

Baca Juga :  Kenaikan Sebesar 7,79 Persen, UMP 2023 Berada di Angka Rp 3.251.702,67

“Sebagaimana yang kita ketahui, peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan serius karena dapat menyebabkan rusaknya moral anak bangsa,” tutur mantan Wakapolda Kaltara ini.

Lanjutnya, dasar ranperda ini yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Lalu pada ranperda kelima, adanya perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah dr H. Jusuf SK. Perubahan nama ini kata dia, sebagai bentuk penghargaan atas jasa dr. Jusuf SK ketika masih menjabat sebagai kepala daerah yang memperjuangkan masalah kesehatan.

“Ini penghargaan kepada dr. H. Jusuf SK yang pernah mendarmabaktikan diri dan berjasa dalam bidang kesehatan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Heri Muliadi

Editor: Yogi Wibawa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

five × five =