Seberapa Membantu Transportasi di Nunukan Bertransformasi?

benuanta.co.id, NUNUKAN – Gonjang-ganjing keberadaan taksi online Maxim di Nunukan, terus mendapat penolakan dari sopir angkutan kota (angkot) yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Angkutan Umum Nunukan (SPAUN). Penolakan ini lantaran kehadiran taksi online dinilai mematikan usaha para sopir taksi konvensional.

Di balik penolakan dan bayang-bayang akan mematikan usaha para sopir angkot. Akademisi di Kalimantan Utara, yakni Dr. Ana Sriekaningsih.,S.E.,S.Th.,M.M berpendapat keberadaan taksi online memberikan pengaruh besar untuk mempermudah masyarakat dan meningkatkan gairah ekonomi.

Sebab bermodalkan smartphone pengguna layanan dapat memesan transportasi sesuai dengan titik lokasi. Sehingga, konsumen tidak perlu datang ke tempat pangkalan atau harus menunggu lama.

“Fasilitasnya yang lebih nyaman bahkan dengan harga yang lebih murah, tentunya hal ini lebih memudahkan masyarakat,” ujar Ana kepada benuanta.co.id, Jumat (23/9/2022).

Apalagi, lanjut Dosen STIE Bulungan Tarakan ini, kehadiran taksi online sudah mengantongi izin dari pemerintah agar beroperasi secara legal melalui kementerian terkait. Buktinya, layanan Maxim sudah ada di 11 provinsi di Indonesia termasuk di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Baginya, penolakan yang dilakukan sopir angkot merupakan hal yang sudah biasa terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Seperti yang terjadi di Kota Tarakan. Dimana, gelombang penolakan dari taksi konvensional saat kemunculan taksi online.

Baca Juga :  Peternak Minta Pemprov Kaltara Serius Atasi Pasokan Sapi yang Menipis  

Ia mencontohkan, seiringnya waktu sejumlah taksi konvensional juga sudah banyak yang melakukan transisi dan tergabung dalam taksi online dalam era digitalisasi. Menurutnya keberadaan digitalisasi merupakan infrastruktur yang dominan digunakan di setiap sektor, termasuk ekonomi.

“Taksi konvensional sudah saatnya harus berevolusi, harus move on, harus mengikuti perubahan zaman,” pesannya.

Kemudian, perlu diketahui sebelum taksi online tersebut masuk ke daerah-daerah tentunya harus melalui perizinan yang cukup berkelit. Dengan adanya penolakan seperti ini, pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan diharapkan Ana harus bisa memberi solusi dengan duduk bersama menyikapi persoalan ini.

Ia bahkan memberikan gambaran harus ada kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk wilayah tertentu yang bisa dijadikan trayek taksi konvensional. Sehingga taksi online tidak boleh

mengambil penumpang di daerah tertentu. Dengan begitu taksi konvensional tetap mempunyai kesempatan dalam bersaing. Begitu pun sebaliknya.

Apalagi kesulitan yang dirasakan oleh 219 sopir angkot sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Baca Juga :  Menilik Alasan Daging Malaysia Selalu jadi Pilihan

“Solusinya ya harus duduk bersama, setidaknya harus win win solution untuk persoalan ini, karena semua kebijakan ada di pemerintah daerah,” tandasnya.

Silang Pendapat Taksi Online vs Konvensional

Kehadiran transportasi online di Kabupaten Nunukan sejatinya telah dinanti banyak pihak. Seperti Ninda, salah satu pelaku UMKM Nunukan, merasa terbantu dengan adanya ojek maupun taksi berbasis online. Menurutnya, era digitalisasi sudah seharusnya bisa diterima oleh semua pihak dengan bijak.

Selain bisa menunjang pelaku UMKM, digitalisasi memudahkan proses pemasaran ke pelanggannya.

“Dia murah karena langsung ke lokasi tanpa kita mencari,” ucap Ninda.

Sementara itu Bendahara SPAUN, Leo mengutarakan penolakan mereka terhadap transportasi online tersebut lantaran Maxim dianggap telah melanggar kesepakatan untuk tidak beroperasi sementara sebelum menyelesaikan izin operasional di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.

“Kita semua tahu sudah diambil kesepakatan bersama dengan kita, Direktur Maxim, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Nunukan dan Kasat Lantas Polres Nunukan bahwa Maxim roda empat tidak beroperasi dulu sebelum ada izin dari Provinsi,” ujar Leo kepada benuanta.co.id, Kamis (22/9/2022) kemarin.

Ditambahkan Ketua SPAUN, Herman meminta Pemerintah Kabupaten Nunukan agar merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Kaltara untuk tidak mengeluarkan izin operasional Maxim di wilayah Nunukan.

Baca Juga :  Stok Sapi Menipis, Disnaktangan Khawatir Ancaman Suplai Sapi Ilegal

“Memang betul ada SK dari Gubernur bahwa kuota taksi online untuk Nunukan itu 20, jadi kami minta kepada Pemkab untuk memberikan rekomendasi untuk tidak dikeluarkannya izin operasional, karena kalau beroperasi itu Maxim bagaimana nasib kami yang hanya bergantung dengan angkot. Intinya kami menolak dengan tegas Keberadaan Maxim roda empat,” ujar Herman.

Silang pendapat juga diungkapkan Direktur Maxim, Harianti terkait masalah ini. Sebab, ia menyakinkan  kehadiran Maxim di Nunukan akan membantu bagi masyarakat bukan hanya dari segi transportasi, melainkan juga membantu membuka lapangan pekerjaan.

“Kita ini membuka peluang kerja untuk teman-teman yang hendak bergabung, apalagi pekerjaannya fleksibel, jika aplikasi diaktifkan baru ada masuk orderan,” terang Harianti.

Ia bahkan tak mempermasalahkan adanya penolakan dari sejumlah kalangan sopir angkot yang telah puluhan tahun beroperasi di Nunukan. Hanya saja, ia meminta persaingan usaha harus dilakukan secara fair.

“Kalau mereka demo itu haknya mereka,” tutupnya. (*)

Reporter: Novita A.K

Editor: Yogi Wibawa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

four − two =