benuanta.co.id, BULUNGAN – Setelah dilakukan groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo, pengembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) atau disebut juga Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning Mangkupadi di akhir Desember 2021 lalu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pun merencanakan adanya jalan pendekat dari pusat pemerintahan menuju KIPI.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR Perkim) Provinsi Kaltara, Datu Iman Suramenggala mengatakan jalan pendekat ini setidaknya akan melalui lahan hak guna usaha (HGU) beberapa perusahaan baik perusahaan perkebunan kelapa sawit maupun pertambangan.
“Alhamdulillah sampai sekarang teman-teman yang mempunyai izin HGU itu sudah ber MoU (Memorandum of Understanding) dengan kita. Mereka siap bila dilahan mereka dilalui oleh jalan pendekat itu,” ujar Datu Iman Suramenggala kepada benuanta.co.id, kemarin.
Kata dia, dengan jalan pendekat dari pusat pemerintahan ke KIPI panjangnya hanya 68 kilometer. Dimana kondisinya relatif datar dan tidak melalui bukit seperti jalan yang ada saat ini banyak memiliki jalan yang berbukit tinggi. Ketika jalan tersebut telah jadi, maka durasi perjalanan menuju KIPI hanya sekitar 45 menit sudah sampai di lokasi dengan rata-rata kecepatan 60 hingga 70 kilometer perjam.
“Itu relatif datar tanpa melewati pegunungan, dengan lebar 30 meter yang akan kita buka. Alhamdulillah dari sisi perencanaan dan kesiapan pemilik izin, mereka bersedia melepas kawasan yang akan kita lalui,” jelasnya.
Dengan lebar 30 meter ini, direncanakan di buka 4 jalur. Datu Iman menjelaskan jika rencana jalan ini tidak ada yang masuk dalam kawasan permukiman ataupun kawasan desa.
“Ini dimulai di titik kilometer 4 lurus ke arah PT PKN belok sedikit di Desa Binai itu langsung menuju ke Tanah Kuning. Itu tembak lurus saja, secara telemetri jalan itu seperti Ring Road,” ucapnya.
Datu Iman Suramenggala menjelaskan untuk kebutuhan anggaran pembangunan jalan pendekat tersebut, pihaknya telah mengajukan pendanaannya melalui Instruksi Presiden (Inpres) penanganan jalan daerah.
“Estimasinya kisaran Rp 300 miliar, mulai pembukaan sampai jadi dengan pengaspalan. Melalui APBN, ini masuk skala prioritas untuk dukung KIPI,” pungkasnya. (adv)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Matthew Gregori Nusa
