Anak di Bawah Umur Terjerat Pidana, Bapas Tarakan Banyak Lakukan Diversi 

benuanta.co.id, TARAKAN – Kasus pidana di Indonesia tak mengenal batasan usia, sehingga masih banyak dijumpai anak di bawah umur yang terjerat hukum. Dalam hal ini Balai Permasyarakatan Kelas II Tarakan melakukan pendampingan khusus kepada anak pelaku yang terjerat kasus pidana.

Kepala Balai Permasyarakatan Kelas II Tarakan, Andik Dwi Saputro menjelaskan untuk anak yang berusia di bawah 17 tahun menjadi tanggung jawab pihaknya untuk dilakukan pembinaan. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Anak ketika ancaman hukuman anak di bawah 6 tahun.

“Diharapkan tidak kembali di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) lagi, jadi mereka didiversi,” sebutnya, Senin (19/9/2022).

Baca Juga :  Terkendala Keterwakilan Perempuan, Rekrutmen Panwaslu di Dua Kecamatan Ini Sempat Diperpanjang

Adapun kasus pidana yang dimaksud misalnya saja soal lalu lintas ketika korban tidak sampai meninggal dunia. Diversi dilakukan dengan jalur perdamaian yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, dan unsur lainnya untuk pertimbangan ke hakim memutus pidana bagia anak tersebut.

“Diversi ini pada tingkat kepolisian diharapkan adanya musyawarah mufakat untuk perdamaian istilahnya. Setelah ada kesepakatan mereka dituangkan dalam surat pernyataan dan diserahkan ke pengadilan,” bebernya.

Nantinya, keputusan akan diambil langsung oleh hakim yang memimpin jalannya sidang. Perlu diketahui, Diversi juga berkekuatan tetap dimata hukum. Saat ini Bapas Tarakan paling banyak membina kasus laka lantas untuk jalur Diversi.

Baca Juga :  Laka Maut Depan Gudang, Polisi Sebut Sopir Truk Lalai Akibat Manuver Spontan

Lebih jauh Andik menerangkan, jika untuk kasus lain seperti narkotika dilihat kembali pada pasal yang disangkakan jika pelaku tidak tahu bahwa itu adalah narkotika maka jalur Diversi dapat dilakukan.

“Kalau kurir ya tidak bisa, kecuali anak ini dititipi dia tidak tahu kalau itu sabu maka itu bisa didiversikan jadi penuntut bisa melihat keterlibatannya seperti apa,” terangnya.

Untuk menentukan Diversi, Bapas Tarakan juga meninjau langsung di lingkungan masyarakat tempat anak yang menjadi pelaku tinggal. Ia menjelaskan, Bapas dalam hal ini hanya mengikuti permintaan dari Polsek serta Kejaksaan maupun pengadilan ketika terdapat permintaan penelitian masyarakat (Litmas)

Baca Juga :  Ombudsman RI Kaltara Turut Soroti Kasus Pemalsuan Dokumen Tanah

Adapun jangka waktu dalam penelitian di lingkungan masyarakat memakan waktu paling lama 3 hari.

“Soalnya kan dengan diberlakukan undang-undang anak inikan sudah berdampak, kita lihat di Lapas-lapas anak inikan paling banyak 30 atau 50 anak. Jadi ya mengurangi lah kasus anak,” tandasnya. (*)

Reporter: Endah Agustina

Editor: Yogi Wibawa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *