Sosialisasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Konstruksi dan Permen PUPR No.8/2022

benuanta.co.id, TARAKAN – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPR Perkim) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar sosialisasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Konstruksi dan Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2022. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan keefektifan dan efisiensi perizinan jasa berusaha dan konstruksi.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Jasa Konstruksi DPUPR Perkim Kaltara, Korsiana menjelaskan kegiatan ini juga bertujan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha dalam jasa konstruks tentang bagaimana memperoleh izin berusaha sesuai perundangan yang berlaku.

Saat ini pengurusan jasa konstruksi dapat dilakukan melalui Online Single Submission (OSS) secara mandiri. Sementara, masyarakat sendiri masih minim pengetahuan untuk pendaftaran pengurusan perizinan tersebut.

“Makanya kami inisiatif untuk membuat acara sosialisasi ini dan pesertanya itu dari lima kabupaten kota di Kaltara,” ujar Korsiana, Kamis (15/9/2022).

Lebih jauh Korsiana berharapa melalui sosialisasi ini pelaku usaha memahami mekanisme persyaratan yang harus dipenuhi dalam kepengurusan dokumen berusaha. Selain itu, pelaku usaha juga diharapkan memahami konsep subsektor konstruksi perizinan berusaha berbasis risiko serta sanksi-sanksi yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran izin berusaha.

“Badan usaha di Kaltara rata-rata sudah memiliki izin berusaha, namun kita tetap sosialisasikan terkait Permen PU Nomor 8 jika mana masih ada badan usaha yang belum memahami perizinan berbasis risiko subsektor konstruksi,” terangnya.

Ia menguraikan persyaratan yang harus dipenuhi ketika pelaku usaha hendak mengurus perizinan jasa konstruksi, yakni salah satunya data badan usaha seperti surat izin mendirikan bangunan. Dalam portal OSS juga telah dipaparkan secara lengkap terkait persyaratan pengurusan perizinan ini.

“Kalau sanksi kita tidak melaksanakan, untuk lebih pengurusannya bisa ke DPMTSP,” urainya.

OSS sendiri merupakan layanan online yang diterbitkan oleh Kementrian BKPM dan bekerjasama dengan PUPR. Program ini dikatakannya sudah ada sejak tahun 2020 lalu, namun karena belum terlalu masif maka pihaknya terus menggalakkan dengan sosialisasi. (*)

Reporter: Endah Agustina

Editor: Yogi Wibawa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

one + 4 =