benuanta.co.id, BULUNGAN – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Selor kembali melakukan rilis realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang digunakan di tingkat pemerintah daerah.
Kepala KPPN Tanjung Selor Juanda mengatakan berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi belanja APBN sampai dengan 31 Agustus 2022 di wilayah pembayaran KPPN Tanjung Selor mencapai Rp 1,50 triliun atau 46,71 persen dari total pagu sebesar Rp 3,22 triliun.
“Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, realisasinya mengalami penurunan persentase sebesar 6,71 persen atau Rp 522,61 miliar. Dimana realisasi di tahun 2021 sebesar Rp 2,03 triliun atau 53,42 persen dari total pagu sebesar Rp 3,8 triliun,” sebut Juanda kepada benuanta.co.id, Kamis 15 September 2022.
Dia menuturkan penurunan tersebut dikarenakan melemahnya aktivitas satuan kerja (satker) dan pemerintah daerah dalam memanfaatkan belanja pemerintah ini, terutama untuk belanja modal dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
Kata dia, dari jumlah realisasi APBN tersebut, disalurkan kembali untuk dua saluran besar yakni saluran pertama untuk realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp 1,19 triliun atau 47,41 persen dari pagu sebesar Rp2,51 triliun untuk disalurkan kepada 134 satker kantor vertikal di daerah dalam lingkup kerja KPPN Tanjung Selor.
“Sedangkan saluran kedua, untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang baru mencapai 43,66 persen atau sebesar Rp 0,31 triliun dari pagu sebesar Rp0,71 triliun,” ucapnya.
Juanda memaparkan anggaran TKDD ini digunakan untuk penyaluran Dana Desa, DAK Fisik dan DAK Non Fisik kepada Pemerintah Pembayaran KPPN Tanjung Selor, Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Kabupaten Malinau. Lebih detail realisasi BPP tersebut yang terdiri dari empat jenis belanja.
“Pertama realisasi jenis belanja pegawai telah mencapai 70,76 persen atau Rp 353,77 miliar dari pagu sebesar Rp 499,98 miliar. Kedua realisasi jenis belanja barang mencapai 50,61 persen atau sebesar Rp 323,65 miliar dari pagu sebesar Rp 639,47 miliar,” tuturnya.
Lalu yang ketiga, realisasi jenis belanja modal baru mencapai 37,44 persen atau sebesar Rp 514,47 miliar dari pagu Rp 1,37 triliun. Kemudian terakhir realisasi jenis belanja bantuan sosial telah mencapai 94,44 persen atau Rp 0,17 miliar dari pagu Rp 0,18 miliar.
“Dari kondisi jenis belanja di atas yang perlu mendapat perhatian adalah belanja modal, dimana masih terbilang rendah penyerapannya yaitu masih dibawah 40 persen,” terangnya.
Masih Juanda, dia mengatakan rendahnya belanja modal disebabkan karena adanya kendala teknis di lapangan. Kendala teksnis tersebut di antaranya adalah proses lelang kontrak yang terlambat, kendala material untuk pembangunan, kendala cuaca pada saat pengerjaan proyek dan kendala teknis lain yang menghambat pelaksanaan pekerjaan.
“Selain itu adanya keterlambatan petunjuk teknis dari Kementerian teknis di pusat,” bebernya.
Adapun realisasi dana TKDD tersebut, pertama untuk realisasi DAK Fisik baru mencapai 28,23 persen atau Rp 117,78 miliar dari pagu sebesar Rp 417,2 miliar. Kedua realisasi DAK Non Fisik untuk mendukung dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar 64,18 persen atau Rp 69,55 milliar dari pagu sebesar Rp 108,36 miliar.
“Terakhir Dana Desa telah mencapai 68,57 persen atau Rp 127,60 miliar dari pagu sebesar Rp 186,09 miliar. Dari kondisi itu, yang perlu mendapat perhatian adalah DAK Fisik karena masih 28,23 persen,” ujar Juanda.
Dirinya mengharapkan satker dan pemda agar meningkatkan kinerja keuangan khususnya yang bersumber dari APBN sehingga penyerapan anggarannya dapat meningkat.(*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
