benuanta.co.id, TANA TIDUNG – Wakil Ketua I Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Tidung (KTT), Samoel pastikan rapat paripurna terkait pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (RPABPD) akan dilakukan pada Jumat, 16 September.
Hal itu diungkapkan setelah adanya beberapa penundaan terkait pembahasan Rancangan Perubahan (RP) di DPRD KTT. Ia mengatakan, kalau RP dari DPRD sebenarnya sudah selesai dan tinggal disepakati, hanya saja karena adanya rekomendasi baru dari Pemkab KTT terkait pencegahan inflasi, membuat DPRD KTT harus melakukan pertimbangan kembali.
“Rekomendasi itu terkait dengan penggunaan 2 persen anggaran untuk pencegahan inflasi terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan hal ini tentunya sangat bagus untuk masyarakat kita,” kata Samoel pada Kamis, 15 September 2022.
Penggunaan 2 persen APBD untuk pencegahan inflasi ini nantinya akan digunakan oleh OPD terkait untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.
“Mau digunakan subsidi Sembako, bantuan sosial (bansos) kah atau subsidi lainnya, itu besok baru kita putuskan. Intinya 2 persen ini harus benar-benar diperuntukan untuk masyarakat,” ujarnya.
Terkait RPABD sendiri, Samoel membeberkan tidak ada anggaran yang akan digeser selain penambahan anggaran kepada OPD PMK, terkait dengan perawatan ataupun belanja OPD.
“PMK ini menyimpan beberapa aset Pemkab yang vital seperti mobil pemadam kebakaran, sehingga ini masuk dalam anggaran wajib untuk rincian anggarannya, besok kita lihat seperti apa,” terangnya.
Ia menambahkan, adanya langkah Pemkab dalam berusaha mencegah terjadinya inflasi di KTT, sangat diapresiasi oleh DPRD KTT.
KTT merupakan Daerah di Provinsi Kaltara yang paling terdampak oleh kenaikan harga BBM, karena hampir semua kebutuhan pangan yang ada di KTT mengandalkan pasokan dari luar Daerah.
“Hampir semua harga Sembako dan harga pelayanan transportasi swasta yang ada di KTT mengalami kenaikan. Sehingga adanya pencegahan inflasi memang harus kita lakukan,” tambahnya lagi.
“Makanya penggunaan 2 persen APBD untuk pencegahan inflasi ini, kita sangat dukung karena sudah tepat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Osarade
Editor: Matthew Gregori Nusa
