benuanta.co.id, BULUNGAN – Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada triwulan II tahun 2022 mengalami kenaikan hingga 4,91 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan kondisi ini, Pemerintah Provinsi Kaltara optimis pada tahun 2022 dapat meningkatkan capaian-capaian yang telah ditetapkan dalam perubahan RKPD tahun 2022.
Gubernur Kaltara Drs Zainal Arifin Paliwang SH, M.Hum mengatakan setelah dilakukan persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2022 sebesar Rp 2,78 triliun.
“Jadi APBD memiliki peran yang sangat penting sebagai daya ungkit untuk pemulihan ekonomi daerah. Kita optimis tahun ini dapat meningkatkan capaian-capaian yang telah ditetapkan dalam perubahan RKPD tahun 2022,” ucapnya kepada benuanta.co.id, Kamis (8/9/2022).
Melihat adanya peningkatan APBD pada semester kedua ini, dirinya kembali yakin di tahun 2023 maka angka Rp 2,78 triliun ini dapat meningkat lagi. Hal itu didasari oleh beberapa hal di antaranya anak tambahan pajak dari berbagai sektor kemudian adanya Participating Interest (PI) sebesar persen dari minyak dan gas bumi (Migas).
“Insyaallah APBD tahun 2023 saya upayakan diatas Rp 3 triliun, ini dikarenakan beberapa pajak yang masuk menjadi PAD dan dari migas sebesar 10 persen sudah masuk. Sehingga harapan saya untuk meningkatkan perekonomian di sini, perputaran uang yang lebih baik, otomatis dengan pemasukan itu untuk meningkatkan PAD kita,” jelasnya.
Berbicara PAD, dirinya tidak bisa memungkiri sejauh ini pendapatan yang masuk ke tubuh APBD Pemprov Kaltara masih didominasi oleh dana alokasi dari pusat. Dirinya menargetkan tahun depan PAD naik, pasalnya TGUPP sudah bekerja keras meningkatkan APBD.
“Saya juga akan menarik dana dari pemilik modal yang besar dari Jakarta, ketika banyak yang masuk maka bisa meningkatkan pajak kita, sehingga secara otomatis juga PAD akan meningkat dan lebih baik,” terangnya.
“Jadi memang sekarang ini anggaran lebih banyak dari pusat, tapi kita akan berusaha terus semaksimal kemampuan kita untuk menarik pemilik modal masuk ke Kaltara,” sambungnya.
Walaupun begitu, selain berasal dari pendapatan asli yang ada di Kaltara. Pemprov Kaltara masih tetap ada ketergantungan dengan dana alokasi dari pusat, hal ini untuk mendukung berbagai kegiatan yang belum dapat ditangani oleh Pemprov Kaltara. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Yogi Wibawa