DPRD Kaltara Harapkan APBD Perubahan Dapat Dirasakan Masyarakat Perbatasan dan Pedalaman

benuanta.co.id, BULUNGAN – Rapat Paripurna Ke-21 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) masa persidangan III tahun 2022 berjalan dengan baik dan lancar. Agenda pembahasan yakni Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan Provinsi Kaltara tahun anggaran 2022, Selasa 6 September 2022 di ruang rapat paripurna DPRD Kaltara.

Selain dihadiri oleh Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST bersama Wakil Ketua II DPRD Kaltara Andi M Akbar, hadir juga Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang bersama Wakil Gubernur Kaltara Yansen TP, anggaran yang disepakati dalam rapat paripurna itu sebesar Rp 2,78 triliun.

“DPRD Provinsi Kaltara mengharapkan dengan APBD Perubahan tahun anggaran 2022 ini dapat dirasakan semua masyarakat terutama masyarakat perbatasan,” ucapnya, Selasa 6 September 2022.

Dirinya menuturkan dengan APBD Perubahan tahun anggaran 2022 ini harus dapat berjalan sesuai dengan harapan dalam mencapai visi Provinsi Kaltara yang berubah maju dan sejahtera, sehingga terjalin harmonisasi dalam menjalankan program-program pembangunan di daerah.

Kata dia, perubahan APBD Kaltara telah sesuai aturan yang ada sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Terjadinya perubahan anggaran, karena Pemprov Kaltara sudah meningkat kan PAD, Naik 19 persen dari target awal Rp 594 miliar menjadi Rp 707 miliar. Atas kenaikan target PAD ini, dewan mengharapkan kinerja semakin meningkat,” sebutnya.

Tak hanya itu, politisi Partai PDI Perjuangan ini mengharapkan subsidi ongkos angkut (SOA) penumpang maupun barang dapat berjalan pada tahun ini.

“Kegiatan SOA baik barang dan orang menurut kami belum sepenuhnya dapat dirasakan masyarakat terutama di perbatasan dan pedalaman,” tuturnya.

Albertus Stefanus Marianus menambahkan pada kegiatan pembangunan yang belum maksimal untuk infrastruktur jalan bagi masyarakat perbatasan ke depannya menjadi prioritas. “Karena jalan urat nadi ekonomi masyarakat di perbatasan,” ucapnya.

“APBD perubahan ini harus berjalan sesuai harapan dalam mencapai visi berubah maju dan sejahtera. Untuk itu perlu sinergitas sehingga terjalin harmonisasi,” pungkasnya.(*)

Reporter: Heri Muliadi

Editor: Ramli

WhatsApp
TERSEDIA VOUCHER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *