benuanta.co.id, BULUNGAN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Bulungan melaksanakan penyampaian aksi yang dilakukan di kantor Gubernur Kaltara. Salah satu yang dituntut menolak terhadap kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai menyengsarakan masyarakat kecil.
“Berapa banyak nelayan, petani dan masyarakat kecil lainnya yang terdampak dari kenaikan harga BBM ini. Pemerintah sepertinya tidak berpihak dengan kami masyarakat kecil,” ucap salah satu peserta aksi, Didi, Selasa 6 September 2022.
Pihaknya meminta pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) turun tangan untuk menolak kenaikan BBM ini. Pasalnya kenaikan harga BBM ini berdampak buruk terhadap masyarakat menengah ke bawah.
“Ini juga mempercepat terjadinya inflasi yang tinggi dan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia,” ujarnya.
Adapun tuntutan aksi Cipayung Plus Bulungan di antaranya menolak kenaikan harga BBM, mendorong payung hukum yang jelas terhadap pengguna BBM bersubsidi, mengevaluasi BPH MIGAS karena tidak mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan serta pendistribusian BBM.
Lalu mendesak Pemerintah Republik Indonesia berdaulat dalam mengambil sikap untuk membeli BBM dari produsen minyak termurah untuk meringankan APBN.
Kemudian meminta DPRD Kaltara untuk menghadirkan stakeholder terkait serta pengusaha yang terdampak seperti transportasi dan pedagang untuk membahas kenaikan BBM ditingkat daerah untuk mencari solusi terkait kenaikan dan kelangkaan BBM subsidi di Kaltara.
“Kami meminta Gubernur Kaltara dan Ketua DPRD Kaltara untuk turun menemui kami di sini,” sebutnya.
Tampak puluhan mahasiswa yang membawa bendera organisasinya masing-masing sambil menyerukan semua pendapatnya dengan pengeras suara di pintu masuk kantor Gubernur Kaltara. Aksi itu juga di warnai dengan membakar ban di pintu masuk kantor Gubernur yang dijaga ketat personel kepolisian dan Satpol PP.(*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
