Demo di Depan DPRD Nunukan, Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM

benuanta.co.id, NUNUKAN – Mahasiswa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Mereka menyuarakan aspirasinya di depan gedung DPRD Nunukan, pada Rabu, 31 Agustus 2022.

Aksi dimulai pukul 10.00 Wita. Ketua HMI Nunukan Andi Baso mengatakan, aksi kali ini membawa empat tuntutan. Pertama soal penolakan kenaikan harga BBM.

“Kedatangan kami ke DPRD Nunukan untuk meminta mereka mendesak pemerintah pusat jangan mencabut harga BBM bersubsidi,” kata Andi Baso.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Nunukan sebanyak 50 orang dan untuk menjaga keamanan dalam aksi tersebut, Polres Nunukan mengerahkan personel sebanyak 78 orang dengan dibantu Satpol-PP Kabupaten Nunukan.

Baca Juga :  Upaya Tekan Inflasi saat Momen Nataru, DKUKMPP Nunukan Gelar Pasar Murah di Sebatik

Anggota DPRD Nunukan pun menyambut kedatangan mahasiswa tersebut, mewakili Ketua DPRD Nunukan Welson mengajak  mahasiswa untuk masuk di gedung DPRD Nunukan agar mereka menyampaikan beberapa tuntutan mereka.

Menurut Welson, sebagai isu Nasional yang berkembang di tengah masyarakat, ini juga bagian mereka amati bersama. Jadi harus bisa bijak melihat kondisi yang ada.

“Saya juga sedih, saat bangsa kita dilanda pandemi Covid-19 yang cukup panjang, kita sudah mengalaminya yang luar biasa, yang sangat menyakitkan. Di saat ini pemerintah telah berusaha memulihkan keadaan ekonomi yang terpuruk,” jelasnya.

Baca Juga :  Gandeng Regional VIII BKN Banjarmasin, Pemkab Nunukan Laksananakan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN

Apapun bentuk apresiasi mahasiswa pihaknya siap menerima, karena itu bagian dari tanggung jawab mereka, yang nantinya akan mereka sampaikan ke pemerintah. Kata Welson akan mereka perjuangkan, jangan khawatir kepada mahasiswa.

Empat tuntutan itu di antaranya:

1. meminta DPRD kabupaten Nunukan menyatakan sikap menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

2. meminta DPRD kabupaten Nunukan untuk mendesak pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik.

Baca Juga :  Cegah PMI Berangkat Ilegal, BP3MI Gelar Monitoring dan Observasi Pendampingan

3. meminta DPRD Kabupaten Nunukan untuk mendesak pemerintah memberantas mafia disektor migas dan pertambangan dengan penengakan hukum yang adil dan transparan.

4. mendesak DPRD Nunukan dan pemerintah daerah kabupaten Nunukan untuk melakukan pengawasan secara ketat pada proses penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran serta mencegah terjadinya kelangkaan BBM di Kabupaten Nunukan. (*)

Reporter: Darmawan

Editor: Matthew Gregori Nusa

WhatsApp
TERSEDIA VOUCHER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *