oleh

Pemprov dan BPKA Sulsel Dianggap Tidak Serius Soal PSN Kereta Api

benuanta.co.id, Makassar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan (Sulsel) dianggap tidak serius terkait kelanjutan proyek strategis nasional (PSN) rute rel kereta api segmen Makassar.

Pasalnya, dalam upaya mencari solusi terkait silang pendapat soal desain rute rel kereta api segmen Makassar, apakah eleveted (layang) atau at grade (darat), Pemprov dan BPKA Sulsel enggan hadir untuk melakukan rapat bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot), Jumat, (12/8).

Padahal rapat dengar pendapat (RDP) antara Pemkot, Pemprov dan BPKA Sulsel telah diagendakan Komisi C DPRD Makassar jauh hari sebelumnya.

Namun yang hadir di RDP itu hanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Makassar. Terdiri dari Dinas Perhubungan, Dinas Penataan Ruang, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan, Camat Tamalanrea, dan Camat Biringkanaya.

“Gubernur Sulsel sebagai pemegang pemrakarsa pembangunan Kereta Api ini tidak hadir pada RDP. Padahal kita sangat berharap mereka hadir untuk mencari solusi pembangunan rel KA di Makassar,” kata ketua Komisi C DPRD Makassar, Sangkala Saddiko.

Bahkan, Sangkala menilai, sikap Pemprov dan BPKA Sulsel tersebut terkesan tidak memiliki keseriusan atas kelanjutan pembangunan rute rel kereta api segmen Makassar.

Pihaknya juga merasa kecewa atas abainya Pemprov dan BPKA terkait RDP ini. Mengingat agenda rapat yang dilaksanakan tersebut merupakan usulan dari pihak BPKA Sulsel, namun tidak tidak hadir.

“Kita kecewa, yang meminta untuk melakukan rapat ini (pihak BPKA, red), mestinya mereka hadir. Kami anggap bahwa mereka tidak serius untuk membangun kereta api di Makassar. Kami tidak tahu (kenapa tidak hadir,red) tidak ada penyampaian pihak balai dan Pemprov Sulsel,” ucapnya.

Sementara, Sekretaris Komisi C, Supratman mengatakan tidak ada gunanya lagi untuk melanjutkan RDP lantaran BPKA dan Pemprov Sulsel tidak hadir di rapat itu.

“Untuk apa dilanjutkan lagi. Kalau Pemprov mau bangun kereta api lanjutkan saja sampai di Maros, tetapi kalau sampai di Makassar harus elevated,” ucapnya.

Berdasarkan kesepakatan awal Pemkot Makassar menginginkan pembangunan rel kereta api, namun diubah menjadi at grade.

“Pemerintah kota tidak mungkin mau mengalah karena kita memikirkan masyarakat. Kembalikan saja uang ke negara. Daripada memasukkan rel kereta api menjadi daerah kumu untuk apa. Kita mau Kota Makassar menjadi kota metropolitan yang maju,” kata legislator NasDem ini.

Supratman juga meminta pihak balai untuk mengembalikan anggaran pembangunan kereta api segmen Makassar ke pusat.

“Kalau bisa sampai Maros saja. Tidak usah kasi masuk di Makassar kembalikan saja uang negara. Nantipi ada uangnya negara baru bangun di Makassar. Karena Pemkot Makassar sudah punya planing untuk Kota Makassar di LPJM,” pungkasnya.

Diketahui Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menginginkan kelanjutan pembangunan rute rel kereta segmen E ini menggunakan konsep eleveted atau layang.

Namun keinginan tersebut berbanding terbalik dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel. Di mana Pemprov dan BPKA Sulsel menginginkan kelanjutan proyek strategis nasional ini menggunakan konsep at grade atau darat.

Namun Pemkot Makassar ngoto menolak desain At Grade, lantaran dianggap bakal menimbulkan dampak sosial di masyarakat. Khususnya terkait persoalan banjir.

Selain itu, Pemkot menilai konsep At Grade tidak seusai dengan kesepakatan awal. Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Danny Pomanto menduga konsep tersebut diubah sepihak tanpa melibatkan pemerintah kota.

Padahal jalur yang akan dilalui rute rel kereta api tersebut merupakan kawasan milik Pemkot Makassar. Hal ini juga yang menjadi pemicu karena dianggap bertolak belakang dengan kesepakatan awal dengan pihak-pihak terkait.

“Ada oknum yang mengubah desain eleveted (menjadi at grade,red),” ungkap Danny Pomanto kepada wartawan di Kantor DPRD Makassar, pertengahan Juli 2022 lalu.

Danny Pomanto mengungkapkan, jika rel kereta api segmen Makassar tidak menggunakan konsep eleveted, akan menimbulkan persoalan baru. Karena konsep At Grade terbentur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar.

“Pemerintah sudah ada RTRW dan Perda. Tidak sesuai komitmen awal, melanggar tata ruang dan menyisakan kerugian warga Kota Makassar,”  tegas Wali Kota berlatar belakang arsitek itu.

Bahkan ketika itu, Danny Pomanto menantang BPKA Sulsel untuk menunjukkan analisis dampak lingkungan (Amdal) pembangunan rute rel kereta api segmen Makassar. Namun tak kunjung dilakukan oleh BPKA Sulsel.

Sejauh ini, pihak BPKA Sulsel yang dikonfirmasi terkait adanya polemik tersebut belum memberikan keterangan.(*) 

Penulis: Akbar

Editor: Ramli

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

15 − six =