benuanta.co.id, TANA TIDUNG – Komisi I dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Tidung (KTT) melakukan rapat gabungan, sekaligus Monitoring dan Evaluasi (Monev) pada salah satu APMS yang ada di Kecamatan Betayau, KTT.
Hal ini dilakukan oleh DPRD Tana Tidung, menyusul adanya keluhan dan laporan dari masyarakat terkait kondisi Bahan Bakar Minyak (BBM) solar bersubsidi yang langka di KTT.
Saat dikonfirmasi, anggota DPRD Komisi II, Rini Tika mengatakan monitoring ini dilakukan untuk mengecek langsung permasalahan BBM bersubdisi yang terjadi di KTT.
“Kita sudah lakukan pengecekan di lapangan dan pihak pemilik APMS dengan pihak Sub Pangkalan BBM juga sudah kita pertemukan untuk membahas kelanggakan BBM solar bersubsidi ini,” kata Rini, saat dihubungi pada Sabtu 13 Agustus 2022.
Wanita yang juga merupakan Ketua PD Tidar Kaltara partai Gerindra itu juga mengungkapkan dalam pertemuan ini membahas sejumlah permasalahan dan beberapa kesepakatan, yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, seperti pihak SPBU PT. Aji Makmur Jaya harus bisa mendatangkan BBM Solar minimal dua kali dalam sebulan.
“SPBU inikan ada kouta sebanyak 20 ton untuk menyalurkan BBM jenis solar kelada masyarakat dan kita minta kuota ini harus dikirimkan sebanyak dua kali dalam sebulan,” ujarnya.
Dalam kesepakatan ini juga membahas kouta untuk sub penyalur BBM. Dimana kuota 20 ton BBM itu harus dilasurkan sebanyak maka 7 ton di sub pangkalan Sesayal Hilir dan Muruk Rian. Lalu 3 ton untuk sub pangkalan di Betayau
“Poin ini juga harus disepakati, karena sulitnya BBM ini tersalur penuh ke masyarakat, karena ada hak untuk menyalurkannya ke Sub Pangkalan dan ini kita minta untuk adanya pembatasan,” jelasnya.
Selanjutnya, pihak DPRD akan menyurati Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Tana Tidung untuk mengatur penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan mengevaluasi para Sub pangkalan yang ada.
“Hal ini yang utama, karena jika tidak diindahkan maka ijin beroperasi APMS PT Aji Makmur Jaya bisa dicabut,” bebernya.
Tak hanya itu, wanita yang akrab disapa Rini ini juga menegaskan kalau pihaknya juga akan menyurati pihak PT. Pertamina Berau dan Balikpapan terkait dengan jumlah kuota BBM solar yang ada di KTT.
Dimana jumlah kuota BBM solar yang ada di KTT saat ini dianggap Rini sudah tidak sesuai dengan besarnya kebutuhan solar saat ini.
“Kuota BBM solar ini masih berstandar Kecamatan sedangkan saat ini KTT sudah Kabupaten, sehingga kita juga ingin pihak pertamina memperhatikan ini dan segera menambah kouta BBM solar yang ada di KTT,” tambahnya lagi.
“Apalagi saat ini juga, baik masyarakat, jumlah kendaraan dan industri juga bertambah di KTT, jadi kita minta untuk ditambahlah. Yang pasti setelah kita surati nanti, kita juga akan menyurati pihak PT. Pertamina pusat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Osarade
Editor: Matthew Gregori Nusa