Sekda Nunukan Surati Kepala OPD untuk Pendataan Tenaga Honorer

benuanta.co.id, NUNUKAN – Melalui surat Menteri PAN-RB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tentang Pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan telah bersurat kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pendataan honorer.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nunukan, Serfianus, mengatakan Pemkab telah meminta kepada masing-masing OPD untuk segera mengumpulkan data pegawai non ASN atau honorer ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan.

Baca Juga :  Pemda Nunukan Teken MoU Pemenuhan Kebutuhan SDM Bidang Transportasi Darat dengan STTD

“Pendataan ini di minta dari pusat sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK,” ujar Serfianus kepada benuanta.co.id, Jumat (12/8/2022)

Dalam peraturan tersebut menyatakan untuk mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah hanya terdiri dari dua jenis kepegawaian, yakni PNS dan PPPK sampai tanggal 28 November 2023.

Pemkab sendiri hanya menindaklanjuti surat tersebut dengan meminta setiap kepala OPD segera melakukan pemetaan tenaga honorer yang ada di instansi masing-masing setiap OPD sampai tingkat kecamatan.

Baca Juga :  DPMD Nunukan Harap Dua Desa Sangat Tertinggal di Nunukan Berubah Status Tahun Ini

Pendataan honorer ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non ASN/honorer yang ada di lingkungan Pemkab Nunukan sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Kementerian PAN-RB.

“Saat ini sementara diproses, jadi setiap OPD harus melakukan pendataan honorer yang nantinya diserahkan ke kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) paling lambat 26 Agustus mendatang,” Ungkapnya.

Baca Juga :  Bupati Laura Hadiri Rapat yang Dipimpin Mendagri Tito Karnavian Via Daring

Serfianus menjelaskan, pemetaan honorer ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Terkait bagaimana keputusan dan tindak lanjut semuanyaa dari pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya akan melaksanakan kebijakan yang nantinya ditetapkan oleh pusat. (*)

Reporter : Novita A.K

Editor: Yogi Wibawa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *