oleh

Realisasi Penerimaan Pajak di Kaltara Mencapai 56,70 Persen atau Setara Rp 992,26 Miliar

benuanta.co.id, BULUNGAN – Penerimaan pajak pada semester pertama tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Utara yang membawahi 2 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yakni KPP Pratama Tarakan dengan wilayah kerja Tarakan dan Nunukan telah mencapai 60,62 persen atau Rp 652.330.101.926.

Sedangkan KPP Pratama Tanjung Redeb yang membawahi wilayah Bulungan, Malinau dan Tana Tidung mencapai 50,44 persen atau Rp 339.933.068.937.

Kepala KPP Pratama Tarakan Gerrits Parlaungan Tampubolon mengatakan target untuk KPP Pratama Tanjung Redeb sebesar Rp 673.915.199.000 dan KPP Pratama Tarakan sebesar Rp 712.268.109.806.

“Untuk target Kaltara sebesar 1.750.009.030.000 dimana realisasinya sudah mencapai Rp 992.263.170.863 atau 56,70 persen itu tercatat per Juni 2022 kemarin,” ucap Gerrits kepada benuanta.co.id, Kamis 4 Agustus 2022.

Dia mengatakan penerimaan pajak bruto tumbuh 45,15 persen menjadi sebesar Rp 1.058.574.402.361 dari tahun 2021 hanya Rp 729.313.259.129. Kemudian untuk jumlah pengembalian pajak turun 31,79 persen menjadi sebesar Rp 66.362.542.999 dibandingkan tahun 2021 mencapai Rp 97.289.393.872.

“Penerimaan pajak netto tumbuh 57 persen dari sebesar Rp 632.004.024.503 di tahun 2021 menjadi sebesar Rp 992.263.170.863 pada tahun 2022,” ujarnya.

Selanjutnya Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan di wilayah Provinsi Kaltara adalah sebesar 95,93 persen dengan jumlah pelaporan sebanyak 75.911 SPT Tahunan dari 79.135 Wajib Pajak (WP).

Kata dia, di tahun 2022 Ditjen Pajak menerapkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dengan jangka waktu pelaksanaan mulai 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Peserta PPS tercatat sebanyak 651 WP dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 178.511.823.390.

“Bulungan ada 55 WP realisasinya Rp 5,47 miliar, Malianu ada 31 WP realisasi Rp 1,42 miliar, Tana Tidung ada 5 WP dengan realisasi Rp 51 juta, Tarakan ada 495 WP dengan realisasi Rp 164,45 miliar dan Nunukan ada 65 WP realisasinya Rp 7,10 miliar,” sebutnya.

Gerrits menambahkan tantangan Ditjen Pajak dalam pelaksanaan administrasi perpajakan itu di antaranya fluktuasi harga komoditas utama dunia. Transaksi secara elektronik belum tergali secara optimal, wilayah kerja yang luas, sarana transportasi dan jaringan komunikasi yang terbatas.

“Kita temukan tingkat kesadaran wajib pajak dan basis pajak yang masih rendah serta koordinasi dengan Pemda belum optimal,” pungkasnya. (*)

Reporter: Heri Muliadi

Editor: Matthew Gregori Nusa

Klik link Video di Bawah👇

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

three × five =