oleh

Pemkab Nunukan Beri Waktu 2 Pekan Selesaikan Sengketa Lahan Pembangunan Dermaga Sungai Ular

benuanta.co.id, NUNUKAN – Pemerintah Daerah (Pemda) Nunukan menggelar rapat koordinasi tindak lanjut rencana peningkatan pengembangan pelabuhan Sungai Ular di Kecamatan Sei Manggaris, Kamis (4/8/2022).

Rapat itu dipimpin oleh Sekretaris daerah Kabupaten Nunukan Serfianus dan dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Hairani dan wakil ketua DPRD Provinsi Kaltara Andi M. Akbar M. Djuarzah, berlangsung di ruang kerja Sekda Nunukan lantai 3 kantor Bupati Nunukan.

Disampaikan Serfianus, terkait tindak lanjut rencana pembangunan pelabuhan Sungai Ular telah dilakukan rapat dengan teknis terkait, mulai dari studi kelayakan, perencanaan dan lingkungan itu sudah selesai. Namun ada kendala lokasi lahan.

“Dari hasil kesimpulan rapat kita tugasnya dari dinas teknis agar bisa menyelesaikan persolan lahan lokasi tempat titik pembangunan pelabuhan tersebut. Setelah itu selesai kita akan mendorong provinsi agar bisa melakukan penganggaran pembangunan melalui APBN,” kata Serfianus kepada benuanta.co.id.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Hairani menjelaskan, pelabuhan Sungai Ular sebenarnya sudah di usulan ke pusat dan telah siap untuk menganggarkan dan saat itu juga terkendala dengan lahan yang belum clean and clear. Padahal sudah melaksanakan beberapa kegiatan seperti melakukan studi kelayakan, dan membuat perencanaannya teknisnya serta lingkungan sudah dilakukan pada tahun 2019.

“Kita sudah komunikasikan dengan Balai pengelolaan transfortasi darat, mereka siap untuk membantu penganggaran pada saat itu. Namun karena lahan belum clean and clear dan lokasi juga berubah-ubah saat itu walaupun sudah kita terima surat hibahnya, dan ada penunjukan lokasi dari Bupati,” jelasnya.

Lanjut dia, sudah beberapa lama tidak membahas pelabuhan Sungai Ular di Kecamatan Sei Manggaris, karena waktu Itu masih menunggu kesiapan lahan tersebut, dan hari ini Kamis, kembali di bahas. Dia berharap agar bisa secepatnya mendapatkan kesepakatan untuk penyelesaian lahan sehingga bisa diterbitkan sertifikatnya.

Pemerintah pusat tidak ingin mengulang kesalahan seperti dahulunya, karena setelah dibangun lahannya bermasalah, jadi mereka ingin lahan harus clean and clear dulu, setelah dibangun tidak ada lagi permasalahan.

“Kita harapkan dua pekan ini lahan tersebut selesai tidak adalagi permasalahan, dan secepatnya kita akan usulkan kembali pelabuhan Sei Ular untuk dibiayai oleh APBN. Kita juga kejar-kejaran waktu karena APBN sudah mau menyampaikan nota keuangan, biasanya bulan Agustus sudah disampaikan,” ujarnya.

Semoga ini bisa cepatnya dilaksanakan dan pada tahun 2023 dapat dianggarkan, untuk rencana Pekerjaan dermaga biaya itu sebesar Rp.28.702.242.000, sedangkan pekerjaan alur pelayaran Rp.42 M (Pengerukan, pembersihan dan rambu navigasi perbatasan). (*)

Reporter: Darmawan

Editor: Ramli

Klik link Video di Bawah👇

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

ten − 9 =