benuanta.co.id, TARAKAN – Fenomena urbanisasi pada suatu daerah tentu bukan menjadi hal yang asing lagi. Perpindahan masyarakat dari satu kota ke kota lainnya membuat suatu daerah harus memikirkan cara untuk penanganan masyarakat pendatang itu.
Kepala Dinas Sosial Kota Tarakan, Arbain tak memungkiri Tarakan juga salah satu tujuan bagi masyarakat pendatang untuk datang mencari pekerjaan. Ia menyebutkan sejauh ini peranan pihaknya cukup banyak, salah satunya pemulangan bagi orang yang terlantar.
“Selama ini kan kami menangani yang masuk (ke Tarakan). Orang terlantarnya ini macam-macam, misalnya sebelumnya ke Malaysia, Sekatak, yang jelas data kami itu mereka mencari kerjaan,” sebut Arbain saat ditemui benuanta.co.id, Jumat (29/7/2022).
Dalam pemulangan pendatang yang terlantar, pihaknya menerima laporan dari masyarakat atau yang bersangkutan langsung. Ia menuturkan kebanyakan pendatang berasal dari Jawa, Sulawesi maupun Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Biasanya mereka mengeluh untuk kebutuhan hari-hari sulit jadi mau dibiayai pulang, itu kita data dulu di wilayah aslinya, kita ada link komunikasi Dinsos seluruh Indonesia, kemudian kita assessment juga,” jelas Arbain.
Ia menguraikan sebelum pemulangan, orang terlantar tersebut ditampung di Selter Dinas Sosial sembari menunggu proses administrasi keberangkatan selesai. Seperti, keperluan kesehatan dalam hal ini vaksin atau swab serta tiket kepulangan yang bersangkutan.
“Kita hanya mampu untuk keberangkatan kapal laut, selama di Selter pun kita beri makan dan nanti kita tidak ngantar pas berangkat tapi Dinsos diwilayah itu yang jemput. Kondisinya macam-macam, kalau dia sakit harus ada pendampingan,” tuturnya.
Dilanjutkan Arbain bahwa di tahun ini sudah ada sekitar 20 orang terlantar yang dipulangkan ke kampung halamannya. Angka ini terindikasi menurun dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak lebih dari 40 orang terlantar.
Menyoal anggaran untuk pemulangan ini, pihaknya hanya mendapatkan anggaran sebesar 20 juta pertahun.
“Karena tahun lalu itu efek pandemi juga, jadi tahun lalu itu kita kesulitan karena harus vaksin dan segala macam, pun dibatasi juga waktu untuk kita tampungnya, tidak boleh lewat dari seminggu,” sebutnya.
Adapun anggaran ini mengambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan. Namun, terdapat juga bantuan dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.
“Terkadang kalau masih kurang kita biasanya minta ke Basnaz juga, makanya kita tidak bisa naik pesawat, ataupun pendampingan begitu,” pungkasnya. (*)
Reporter : Endah Agustina
Editor: Yogi Wibawa
