Kaltara Harus Bisa Bebas Blank Spot

SEBAGAI provinsi terakhir di Indonesia, tak heran bila jaringan telekomunikasi belum merata di Kalimantan Utara (Kaltara). Pun demikian, bukan tidak mungkin Kaltara sanggup mengejar ketertinggalan tersebut. Keberadaan desa 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dengan status blank spot kini napaknya perlahan dikebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Kini, masyarakat menunggu hasil target Kaltara bebas blank spot di tahun 2023.

Tinggal di desa tanpa adanya jaringan telekomunikasi memang merupakan suatu hal yang tidak biasa di era digital saat ini. Namun begitu, fenomena desa tanpa haringan telekomunikasi bahkan listrik 24 jam masih ada di Kaltara. Meski desa-desa tersebut masuk golongan 3T, namun ada desa 3T jaraknya tergolong dekat dengan desa berkembang bahkan Kota Tarakan.

Fenomena desa tanpa jaringan telekomunikasi ini nampaknya terlalu terbiarkan oleh pemerintahan di Kaltara sebelumnya. Keluhan – keluhan warga di desa-desa ini pun seakan tak didengarkan, berbagai kendala pun disapaikan pemerintah hingga dewan perwakilan rakyat daerah-nya. Mirisnya lagi, ketika pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu yang mengharuskan peserta didik belajar daring terpaksa tak bisa diterapkan desa tanpa jaringan telekomunikasi.

Blank spot atau yang biasa diartikan sebagai titik kosong merupakan istilah dari suatu wilayah yang belum mendapatkan jaringan telekomunikasi. Dengan kata lain belum tercover menara telekomunikasi dan perangkat Base Transceiver Station (BTS).

Mengenai wilayah blank spot tanpa BTS tersbeut, Koran Benuanta melakukan penelusuran langsung ke Desa Tengku Dacing, Kecamatan Tana Lia, Kabupaten Tana Tidung. Desa ini tergolong dekat dengan wilayah Kota Tarakan namun tidak terjamah jaringan telekomunikasi hingga listrik yang belum 24 jam. Diukur dari jarak antara titik pada Google Maps, jarak Desa Tengkudacing ke Kota Tarakan berkisar 50,49 KM, sementara jarak ke desa terdekat yang sudah memiliki jaringan telekomunikasi yakni Desa Tana Lia berkisar 22 KM, dan jarak ke Kabupaten Tana Tidung berkisar 92,19 KM.

Melihat jarak di atas, tentu Desa Tengku Dacing tergolong desa yang dilupakan dalam hal blank spot di Kaltara. Padahal, jarak tempuh untuk melakukan mobilisasi peralatan BTS ke desa ini bisa melalui Kota Tarakan, maupun jalur darat melalui Desa Tana Lia. Namun begitu, beberapa kali pergantian pemerintahan warga Desa Tengkudacing belum merasakan digitalisasi. Maluli jemput bola yang dilakukan Gubernur Kaltara, lewat program Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) Desa Tengkudacing bakal terjamah jaringan telekomunikasi yang ditarget Diskominfo Kaltara bebas blank spot pada 2023.

Penulusuran ke salah satu desa blank spot

Dari hasil penelusuran Koran Benuanta, salah satu desa 3T Desa Tengku Dacing masih menjadi salah satu desa yang jauh dari kata ‘layak’ untuk seluruh kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi yang ada di Kaltara.

Kepala Desa Tengku Dacing, Kiki Candra mengatakan Tengku Dacing terbilang masih sangat tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah lain di Kaltara, hal tersebut diyakini lantaran Tengku Dacing sama sekali belum merasakan fasilitas listrik, sinyal telekomunikasi maupun akses jalan yang layak.

“Keadaan ini sangat miris, di era kemajuan teknologi desa kami masih jauh tertinggal. Fasilitas listrik dan sinyal sama sekali tidak ada, bahkan akses jalan ke Kecamatan Tana Lia juga sangat tidak layak dilewati jika cuaca buruk,” ujar Kiki saat ditemui wartawan Benuanta pada 18 Juni 2022 lalu.

Dijelaskan Kiki, Desa Tengku Dacing merupakan desa yang berada di ujung perbatasan KTT dengan jumlah penduduk sebanyak 466 jiwa. Profesi utama warga Desa Tengku Dacing didominasi oleh nelayan dan petani.

Disegala keterbatasannya, warga Tengku Dacing mengakali masalah listrik dengan penggunaan generator set (genset) sebagai alternatif sumber listrik, biasanya digunakan untuk mengoperasikan mesin atau penerangan di malam hari.

“Biaya operasional genset juga terbilang sangat mahal, hanya sebagian kecil warga yang memilikinya. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mengoperasikan genset biasanya Rp 20 ribu/hari, jika dikalkulasikan selama 1 bulan bisa merogoh kocek senilai Rp 600 ribu/bulan. Itu pun BBM kita ambil bukan dari KTT, melainkan dari Tarakan,” terangnya.

Selain itu, Kiki lanjut menjelaskan meskipun bisa mengakali listrik dengan genset, jaringan sinyal di Desa Tengku Dacing masih tidak bisa tertolong, karena sama sekali tidak bisa berkomunikasi.

“Warga Tengku Dacing selalu mendapatkan informasi terlambat, karena sama sekali tidak mempunyai akses jaringan dan internet. Memang ada terpantau pembangunan menara jaringan komunikasi di Tengku Dacing, namun jika belum ada listrik bagaimana menara tersebut bisa beroperasi?” sebutnya.

Akses jalan juga terbatas. Jika hujan, satu-satunya akses jalan menuju Kecamatan Tana Lia menjadi sangat tidak layak untuk dilewati. “Saya mewakili seluruh warga Desa Tengku Dacing, sangat berharap pemerintah KTT bisa memperhatikan keterpurukan dan ketertinggalan kami. Minimal semoga di tahun 2022 desa ini bisa menikmati listrik dan sinyal,” tuturnya.

Agar bisa berkomunikasi dengan warga di luar Desa Tengkudacing, warga di sana harus berada di titik-titik tertentu agar mendapatkan signal handphone (HP). Pantauan Koran Benuanta, di jalan-jalan desa terdapat kursi kecil yang sengaja disediakan sebagai penanda bahwa lokasi itu terdapat signal.

Selain desanya yang masih kekurangan BTS, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Tidung pun merasakan hal yang sama. Meski BTS sudah berdiri di beberapa wilayah, namun kekuatan signal belum memadai.

Pemkab Tana Tidung butuh peningkatan bandwidth

Kepala Diskominfo Tana Tidung, Uus Rusmanda menyampaikan kecepatan internet saat ini berada di angka 200 Megabit per second (Mbps) yang digunakan kepada 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Tana Tidung. Peningkatan bandwidth internet yang dilakukan pada April 2022 kemarin, dinilai masih belum ideal untuk munujang pelayanan berbasis digitalisasi terhadap masyarakat. Kendati demikian, kecepatan bandwidth internet tersebut sudah cukup lumayan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 40 Mbps dibagi puluhan OPD di lingkungan Pemkab Tana Tidung.

“Kita sudah naikkan bandwidth-nya ke 200 Mbps. Rencananya di anggaran perubahan akan kita tingkatkan lagi, karena ini bisa mempermudah dan memperlancar proses pelayanan kepada masyarakat,” ujar Uus Rusmanda kepada Koran Benuanta, Kamis (14/7/2022).

Menurut Uus, peningkatan kecepatan internet yang baik dan stabil sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat. Sebab ada kalanya OPD yang ingin menerapkan sistem online terhambat permasalahan tersebut.

“Contoh di rumah sakit harus ada sistem rujukkan harusnya online supaya memudahkan masyarakat kita agar cepat tertangani. Begitu juga dengan pelayanan masyarakat yang ada di OPD lainnya,” terangnya.

Walaupun lebih baik dari sebelumnya. Namun Uss berharap bisa kembali meningkatkan kecepatan internet di Bumi Upun Taka.

“Alangkah baiknya kita akan coba push (tingkatkan). Idelanya bandwidth itu untuk dibagi kepada 32 OPD yang ada itu sekitar 400 hingga 500 Mbps. Mudah-mudahan nanti rencana penambahan di anggaran perubahan ini disetujui oleh tim anggaran,” harapnya.

Lebih lanjut, kecepatan internet juga mempengaruhi suksesnya program prioritas KTT Digital yang dicanangkan dalam visi-misi Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali dan Wakil Bupati Tana Tidung Hendrik. Tujuannya agar konektivitas antar wilayah bisa dengan mudah dilakukan, termasuk digitalisasi desa dan meminimalisasi blank spot di beberapa wilayah.

Mempercepat proses pembangunan saranan prasarana telekomunikasi, Diskominfo juga telah melakukan berbagai langkah termasuk melakukan komunikasi terhadap instansi pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.

Salah satunya dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kekominfo) dan Kedeputian VII Bidang Infokom dan Infrastruktur dari Kementerian Koodinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

“Tahun lalu Tim dari Kemenko Polhukam datang ke kita, bareng dengan teman-teman dari Kementerian Kominfo dan provider juga untuk melihat langsung kondisi rill seperti apa,” jelasnya.

Melalui kedatangan pemerintah pusat tersebut, ada yang menjadi catatan masih minimnya sarana telekomunikasi di Tana Tidung, seperti salah satunya di Kecamatan Muruk Rian.

“Kita bergerak cepat dan Alhamdulillah untuk saat ini pembangunan menara telekomunikasi sudah terbangun 10. Ada yang sudah on, ada juga yang pembangunannya sudah selesai tinggal menunggu on, dan ada juga yang masih berproses (dibangun),” pungkasnya.

Gubernur tekankan percepatan penyebaran informasi di Kaltara

Menanggapi ha ini Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengungkapkan diperlukan penanangan serius untuk mengatasi persoalan itu. Sehingga arus penyebaran informasi agar cepat dan merata diterima oleh seluruh masyarakat provinsi termuda ini.

“Saya dapat informasi bahwa akan ada bantuan peralatan dari Kementerian Kominfo, untuk dipasang repeater, sehingga penyampaian informasi ke masyarakat itu bisa segera masyarakat ketahui,” jelas Gubernur dikutip dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kaltara.

“Faktor geografis Kaltara ini handicapnya luar biasa, ratusan tempat masih blank spot makanya memang perlu adanya campur tangan pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah,” lanjutnya.

Oleh sebab itu, Gubernur meminta kepada kepala dinas terkait seperti Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara untuk terus bergerak dan memantau perkembangan tingkatan penyebaran informasi di setiap kegiatan pelayanannya.

Mengenai hal ini Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara, Ilham Zain optimistis jika tahun 2023 mendatang sudah bebas blank spot. Namun, untuk seperti apa realisasinya, tetap baru bisa dilihat setelah memasuki waktu yang ditargetkan.

“Untuk tahun ini, 262 site BTS ini terdiri dari 150 site di daerah 3T dan 112 site di daerah non 3T,” ujar Ilham beberapa waktu lalu.

Sementara untuk menara BTS yang aktif di Kaltara, itu berjumlah 460 site, dengan sebaran 187 site di daerah 3T dan sisanya yang berjumlah 273 site di daerah non 3T.

Dijelaskannya, untuk pembangunan BTS di wilayah 3T itu dilaksanakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI). Sedangkan yang di daerah non 3T, itu di bangun oleh Kementerian Komunikasi dan informatika (Kemenkominfo) serta dari provider.

“Tapi untuk 112 site yang akan dibangun di daerah non 3T tahun ini, semuanya masuk di perencanaan Kemenkominfo,” sebutnya.

Saat ini, lanjutnya, rencana pembangunan 262 site BTS tahun ini masih terus berproses. Pastinya ini akan dibangun tahun ini karena vendor-nya sudah ada. Jika tidak di bangun, maka vendor-nya akan diberikan penalti oleh BAKTI.

“Kalau semua ini sudah selesai, maka cakupan pembagunan BTS di Kaltara sudah sekitar 80 persen. Jadi tinggal sedikit lagi yang belum, jadi kita akan kejar terus,” tuturnya.

Pastinya, layanan jaringan telekomunikasi ini merupakan kebutuhan masyarakat secara merata, apalagi di era digitalisasi dewasa ini. Hal ini yang membuat pihaknya akan terus berupaya secara maksimal untuk memperjuangkan Kaltara bisa secepatnya bebas blank spot. (met/nik)

Pembangunan sarana prasarana telekomunikasi di Tana Tidung: