KABUPATEN Bulungan masih terdapat titik-titik lokasi blank spot. Utamanya wilayah yang masih jauh dari pusat pemerintahan. Secara letak geografis, Bulungan tidak hanya berupa daratan tetapi terdapat juga wilayah perairan berbentuk pulau yang hingga kini ada yang masih blank spot untuk jaringan telekomunikasi.
Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Bulungan, Hj. Andriana, SH, M.AP, tak menampik banyak keluhan masyarakat yang berada di wilayah blank spot seperti di daerah hulu Sungai Kayan di wilayah Peso terus ke atasnya.
“Banyak keluhan warga terutama di Long Peso di sana tidak bisa dijangkau jaringan internet sehingga anak-anak mereka tidak bisa menggunakan jaringan internet. Pemberian BAKTI itu ada di Puskesmas dan di sekolah, sehingga mereka harus berkumpul pada satu titik di desanya,” ungkap Andriana.
Tahun ini sebanyak 6 BTS akan dibangun di Kabupaten Bulungan. Progresnya diakui Andriana sudah pada tahap survei BAKTI ke wilayah yang akan dibangun BTS. 6 desa itu di antaranya Desa Long Lian, Desa Long Pelban, Desa Long Lejuh, Desa Pelak Aru, Desa Long Lasan dan Desa Long Pelaah.
“Kami dapat untuk non 3T ada 45 pembangunan semuanya, khusus Bulungan, BAKTI sudah turun melakukan survei, ada 6 desa yang dapat pembangunan BTS, 6 desa ini masih berproses,” jelasnya.
Sementara itu, pemprov Kaltara juga akan memfungsikan 2 BTS di wilayah Kabupaten Bulungan yakni di Desa Long Telenjau dan Tanjung Palas Tengah di SP 2. “Daerahnya sudah ada tower tapi belum memiliki penyedia layanan,” ujarnya.
Pemprov Kaltara, kata Andriana, telah melakukan koordinasi meminta data wilayah mana saja di Bulungan yang masih terdapat blank spot. Selain daerah Kecamatan Peso, wilayah Sekatak juga ternyata masih banyak terdapat blank spot. Bukan tanpa kendala menuju pembangunan BTS, dikatakan Andriana masalah infrastruktur masih menjadi momok penghambat lajunya pembangunan di daerah termasuk Kaltara.
“Yang mejadi kendala adalah listrik karena tidak 24 jam menyala di wilayah sana, listriknya baru 12 jam, tetapi pihak desa mendukung upaya pembangunan jaringan, di sana masih blank spot,” jelasnya menerangkan kondisi 6 desa yang akan dibangunkan tower dan penyedia layanan jaringan telekomunikasi.
“Masalah PLN seperti di Kecamatan Peso listrik kalau bisa 24 jam, jadi ada beberapa yang belum ada (listrik) karena Telkom memerlukan listrik dalam pembangunan dan alatnya. Kalau menggunakan genset, itu operasionalnya lumayan mahal supaya PLN bisa membantu sediakan listrik. Kemudian persoalan infrastruktur jalan karena kalau ke Peso jalan darat masih agregat tentu operasional mahal kalau membawa material, maka perlu peran PUPR membangun jalan, infrastruktur perlu dikebut,” ujar Andriana.
Diskominfo Bulungan juga mengharapkan pemerintah pusat tidak hanya memprioritaskan wilayah 3T saja untuk dibangun jaringan, wilayah non 3T pun sangat membutuhkan.
“Kita non 3T, karena kita dianggap non 3T sehingga prosesnya agak lambat, saya sudah minta tolong kepada pihak kementerian tolonglah kami jangan hanya wilayah 3T saja menjadi perhatian khusus, di wilayah non 3T juga menjadi atensi untuk memback up IKN juga karena masuk wilayah Kaltimtara,” harapnya
Pemkab Bulungan dalam hal ini pihak diskominfo mendukung kalau ada penyedia layanan ingin masuk ke Bulungan. Pemkab siap mendukung seperti BAKTI, Pemkab memiliki kewenangan seperti pengawasan dan dukungan terkait rekomendasi.
“Optimis ya (Kaltara bebas blank spot), yang penting bersinergi, karena misalnya kalau tidak dilakuan komunikasi ke kementerian terkait maka sampaikan kapan pun tidak akan sampai. Banyak unsur yang tergabung di dalamnya bisa mendukung supaya tidak blank spot, ada beberapa kementerian yang terlibat, ada Kementerian PUPR, PLN, tidak hanya kemenkominfo saja, itulah dukungan dibutuhkan supaya ini bisa terbangun,” tandas Andriana.
Dari 5 kabupaten/kota yang ada di Kaltara, baru Kota Tarakan yang benar-benar bebas blank spot. Kepala Seksi Telekomunikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan, Sugiatmoko, S.T mengatakan saat ini telah terdapat sebanyak 131 menara sinyal yang tersebar luas di seluruh wilayah pulau Kota Tarakan.
“Seluruh menara tersebut merupakan alasan di balik kelancaran jaringan sinyal komunikasi, baik telepon maupun internet di Kota Tarakan, masyarakat bisa merasakannya sendiri,” ujar pria yang biasa disapa Moko, Kamis (14/7/2022).
Dari 131 menara sinyal terdiri dari 7 unit Base Transceiver Station (BTS) dan 124 menara penguat sinyal. Seluruh menara tersebut dimiliki oleh beberapa perusahaan atau provider ternama antara lain PT. Telkomsel, PT. XL Axiata, PT. Indosat, PT. Tri Indonesia dan PT. Telkom Indonesia.
Dijelaskan Moko, selama ini belum terdapat gangguan yang mencolok dalam laju jaringan internet maupun telekomunikasi di Kota Tarakan, beberapa penyebab gangguan sinyal hanya diakibatkan oleh beberapa faktor tertentu.
“Gangguan telekomunikasi dan internet biasanya didapati ketika terjadi mati lampu total di Kota Tarakan, atau ketika pengguna internet dan telepon sedang berada di daerah yang tidak terjangkau sinyal seperti di hutan, contohnya hutan gunung selatan dan tengah laut,” sebutnya.
Moko lanjut menjelaskan, meskipun Diskominfo Kaltara tengah melakukan pembangunan 262 menara BTS hingga tahun 2023, untuk pemasangan di wilayah Kota Tarakan kemungkinan akan nihil.
“Kemungkinan pembangunan diutamakan untuk wilayah 3T, sedangkan Tarakan sendiri merupakan wilayah non 3T,” terangnya. (met/ram/nik)
