benuanta.co.id, Tanjung Selor – Usai pelaksanaan rapat paripurna dalam agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021.
Rapat paripurna kembali berlanjut dengan agenda jawaban pemerintah atas pandangan umum 6 fraksi yang ada di DPRD Kaltara. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara Suriansyah yang mewakili Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang.
Rapat paripurna ini pun dihadiri oleh Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus dan Wakil Ketua I DPRD Kaltara Andi Hamzah serta anggota DPRD Kaltara lainnya.
Suriansyah mengucapkan terimakasih kepada DPRD Kaltara yang telah memberikan saran, pendapat dan masukan kepada Pemprov Kaltara. Salah satunya terhadap pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan pihaknya pun memberikan jawaban.
“Kami ucapkan terimakasih kepada Fraksi PDI Perjuangan yang telah memberikan apresiasi terhadap penyampaian nota pengantar Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 yang tepat waktu dan pencapaian opini WTP ke 8 kalinya,” ujar Suriansyah kepada benuanta.co.id, Senin 11 Juli 2022.
Terkait perbaikan sarana dan prasarana akses jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Kaltara, untuk itu Pemprov Kaltara akan berupaya melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap fasilitas milik Pemprov, dengan tetap memperhatikan keuangan daerah.
Kedua terkait dengan pengkajian yang mendalam terhadap usaha mikro dan menengah atau kerakyatan yang berkeadilan. Pengkajian upah buruh dengan melibatkan stakeholder guna menyambut kehadiran investor di Kaltara.
“Melalui Disperindagkop dan UMKM akan terus melakukan terus pembinaan agar usaha mikro dapat ikut berpartisipasi bersama investor dalam pengembangan Pemprov Kaltara,” tuturnya.
Kemudian untuk Fraksi Demokrat pihaknya memberikan jawaban terhadap realisasi belanja Pemprov Kaltara 2021 dengan capaian 90,81 persen. Kedepannya Pemprov Kaltara akan berupaya supaya belanja agar lebih maksimal lagi penggunaanya, efektif dan efisien dalam pencapaian target kinerja Provinsi Kaltara.
“Terkait Beasiswa Kaltara Cerdas, Pemprov Kaltara telah menganggarkan pada tahun 2022 di Biro Kesejahteraan Rakyat nantinya bersama Dewan Pendidikan akan meningkatkan lagi proses verifikasi, pencairan dan penyalurannya agar lebih tepat sasaran dan transparan dalam penyalurannya,” jelasnya.
Kemudian untuk subsidi ongkos angkut (SOA) penumpang, Pemprov Kaltara akan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota agar pelaksanaannya sesuai kewenangannya.
“Pemprov Kaltara akan tetap berupaya agar masyarakat mendapatkan SOA dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah,” beber Suriansyah.
Pihaknya juga berupaya meningkatkan produktifitas pangan yang nantinya dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Lalu penguatan kapasitas petani, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penguatan sistem pangan berkelanjutan dalam menjaga kondisi pangan Provinsi Kaltara.
Selain itu, pihaknya juga menjawab pandangan umum dari Fraksi Golkar, dimana kedepannya akan melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan APBD, dengan menjaring aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran dewan.
“Kemudian terkait PAD dan pendapatan transfer yang cenderung stagnan, Pemprov Kaltara berupaya agar penerimaan transfer lebih meningkat lagi,” paparnya.
Kemudian jawaban terhadap pandangan umum Fraksi Amanat Pembangunan Nasional Bintang Kebangsaan, terhadap realisasi pendapatan di atas 90 persen. Pemprov Kaltara berupaya agar angka tersebut dapat dilampaui lagi ke depannya.
“Begitu juga terhadap OPD maka kita akan melakukan audit perencanaan dan terus melakukan evaluasi terhadap realisasi belanja masing-masing perangkat daerah. Agar lebih optimal yang menunjang visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara,” terangnya.
Suriansyah juga menjawab pandangan umum dari Fraksi Gerindra, Pemprov Kaltara berupaya agar penerimaan PAD lebih optimal lagi dalam menunjang pembangunan Provinsi Kaltara.
Kemudian terhadap pembangunan di daerah perbatasan akan tetap menjadi fokus Pemprov Kaltara.
“Pemprov Kaltara juga akan berupaya terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan pengembangan wilayah perbatasan melalui DAK,” sebutnya.
Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan dan pendidikan, Pemprov Kaltara telah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 10 persen dan anggaran kesehatan sebesar 20 persen pada APBD tahun 2022.
Dan terakhir jawaban terhadap pandangan umum dari Fraksi Hanura, Pemprov Kaltara akan menindaklanjuti terhadap akses jalan yang biasanya dilalui oleh kendaraan tambang dan perkebunan sawit. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
