benuanta.co.id, BULUNGAN – Setelah Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menyampaikan nota pengantar Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 pada 29 Juni 2022 lalu, dalam rapat paripurna ke 12 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara.
Fraksi-fraksi yang terbentuk di DPRD Kaltara yang berjumlah sebanyak 6 fraksi pun memberikan pandangan umumnya baik berupa tanggapan, saran maupun masukan kepada Pemprov Kaltara agar dapat dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat.
Seperti pada rapat paripurna ke 13 yang berlangsung pada hari ini, Senin 11 Juli 2022. Beberapa fraksi pun memberikan pandangannya, diantaranya Fraksi Amanat Pembangunan Nasional Bintang Kebangsaan.
“Realisasi APBD 2021 yang telah dijalankan oleh Pemprov Kaltara sudah berada di atas 90 persen. Untuk itu hal itu harus terus dikembangkan dalam kerangka perencanaan tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu dan tepat fungsi,” ungkap Ketua Fraksi Amanat Pembangunan Nasional Bintang Kebangsaan, Muhammad Iskandar kepada benuanta.co.id, Senin, 11 Juli 2022.
Kedua pihaknya meminta Pemprov Kaltara memastikan APBD harus profesional, efisien dan tertib. Ketiga fraksi ini menyarankan pendapatan daerah yang sudah mencapai angka maksimal agar terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi ke depannya.
“Peningkatan PAD ini merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai pembangunan,” paparnya.
Fraksi Amanat Pembangunan Nasional Bintang Kebangsaan berharap Pemprov Kaltara harus lebih fokus dalam pencapaian percepatan pertumbuhan di bidang ekonomi, pembangunan fisik maupun mental.
“Terus dapat menekan angka kemiskinan di Provinsi Kaltara. Tidak hanya sebagai penonton di negeri sendiri, tapi menjadi pemain terbaik dalam mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat daerah,” tutur Iskandar.
Kemudian melalui zoom meeting Ketua Fraksi Gerindra, Jufri Budiman memaparkan pandangan umumnya memberikan catatan dan masukan untuk perbaikan kepada Pemprov Kaltara diantaranya pembangunan akses jalan terutama di perbatasan harus diperhatikan.
“Fraksi Gerindra meminta Gubernur untuk memberikan perhatian besar terhadap pembangunan wilayah perbatasan,” terangnya.
Pihaknya meminta Pemprov Kaltara agar memberikan bantuan, hibah dan beasiswa lebih cepat untuk warga Kaltara. Kemudian agar lebih meningkatkan belanja untuk kebutuhan masyarakat dibandingkan belanja untuk birokrasi.
“Kami berikan catatan agar pemenuhan hak asasi masyarakat pada bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan agar lebih ditingkatkan,” ujarnya.
Pihaknya meminta Pemprov Kaltara untuk mendahulukan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Hanura, Markus Sakke menyampaikan masukan kepada Pemprov agar jalan untuk usaha perkebunan dan pertambangan memiliki jalan khusus, bukan memasuki jalan umum untuk pengangkutan hasil tambang dan hasil perkebunan seperti kelapa sawit.
“Jika dipandang perlu ditertibkan maka harus diterbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Kaltara,” ucapnya.
Pihaknya meminta Dinas PUPR Perkim Kaltara agar memperhatikan legalitas suatu proyek yang sedang dikerjakan.
“Harusnya terpampang papan nama proyek, sebagai pertanggungjawaban secara publik terhadap pembayaran pajak oleh masyarakat,” jelasnya.
Untuk meningkatkan PAD, pihaknya meminta instansi terkait agar meningkatkan kinerja kerja, memperbaiki mekanisme pengelolaan terhadap sumber PAD. Lalu untuk setiap perusahaan luar yang bekerja di Kaltara, harus memiliki kantor perusahaan di Ibukota Provinsi Kaltara, hal ini juga diminta dibuatkan Pergub.
Untuk diketahui, semua fraksi-fraksi pun menerima nota pengantar Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Tak hanya itu semua fraksi juga menyampaikan selamat kepada Pemprov Kaltara terkait penerimaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang 8 kalinya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
