benuanta.co.id, TARAKAN – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selama pandemi Covid 19, kurang lebih tiga tahun dilaksanakan secara online. Tak dipungkiri juga terdapat kendala selama PPDB online berlangsung.
Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M. Kes mengatakan bahwa permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun ini jauh lebih membaik.
Meski masih terdapat beberapa masalah pada peserta didik maupun orang tua/wali yang menginginkan anaknya masuk sekolah negeri atau sekolah yang dekat dengan jarak tempat tinggalnya.
“Itu yang masih kita carikan solusi, untuk memberi pengertian juga kepada orang tua sisanya, sebenarnya semua sekolah negeri bisa menampun peserta didik. Jadi setahu saya hanya beberapa puluh orang ya menolak mungkin karena agak jauh dari rumahnya,” katanya.
Tak hanya itu, persoalan Afirmasi atau jalur kurang mampu juga telah diambil dengan penghitungan maksimal yakni sebesar 30 persen. Dalam perhitungan ini, pihaknya telah menilai bahwa keluarga kurang mampu di tiap kelurahan sebesar 30 persen.
“Jadi kita pukul rata semua 30 persen, padahal tiap daerah itu ada yang cuma 5 persen. Artinya logika kita semua yang tidak mampu mestinya sudah tertampung di sekolahan negeri,” katanya.
Selain itu, sistem zonasi dan pindahan juga sudah pihaknya desain sedemikian rupa. Ia melanjutkan bahwa permasalahan lainnya seperti zonasi yang mana masyarakat misalnya tinggal di wilayah Kelurahan Karang Anyar Pantai dengan cangkupan yang luas namun siswa yang diterima berasal dari Kelurahan Karang Rejo yang juga masih dekat dengan sekolahan tersebut.
“Ya solusinya kita ukur menggunakan jarak yang presisi gitu, ini yang jadi persoalan ya ini jadi bahan evaluasi ke depan. Tapi kita sudah ramu juga sedemikian rupa, saya juga sudah perintahkan untuk yang tidak mampu harus masuk sekolahan negeri karena mereka (siswa) tidak punya alternatif, maka harus diliat yang punya PKH, KIP dan lainnya,” urai pria yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Tarakan itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Tarakan, Budiono menjelaskan meski tahun ini pelaksanaan PPDB sudah hampir tidak mengalami masalah, namun pihaknya tetap melakukan evaluasi di tahun ini.
“Masalah jaringan sudah aman, lancar saja. Kami sudah minta Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Tarakan untuk memastikan tidak ada pemadaman selama PPDB,” jelasnya.
Ia mengatakan, bahwa untuk permasalahan afirmasi ini telah disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Seperti diketahui, Jalur afirmasi inipun pendaftaran harus mencantumkan atau membuktikan dengan kartu berkaitan sebagai warga tidak mampu atau keterangan dari Dinas Sosial yang menyebutkan siswa tersebut masuk daftar tunggu untuk mendapatkan kartu kemiskinan.
“Itu (Surat Keterangan Tidak Mampu) sudah dari Lurah dan RT, Pemkot Tarakan sudah beberapa tahun tidak mengeluarkan. Jadi daftar kemiskinan itu hanya satu pintu dari Dinas Sosial,” sebut Budi.
Untuk jalur zonasi permasalahan masih terdapat pada keluhan orang tua yang belum mendapt kejelasan pembatasan wilayah. Namun, ia pastikan semua siswa tertampung meski tidak di sekolah negeri, juga di sekolah swasta.
“Kita pun berikan kesempatan pihak swasta untuk membuka PPDB lebih dulu. Keluhan terkait sistem zonasi ini, biasanya karena setelah dilakukan pembagian wilayah ada pendaftar yang merasa terlalu jauh karena ada pilihan sekolah lain,” bebernya.
Ia menambahkan, sistem PPDB tahun ini juga tidak dilakukan secara online 100 persen melainkan juga digelar offline. Bagi orangtua yang tidak paham IT bisa membawa dokumen ke sekolah dan akan dibantu untuk input datanya.
“Masih bercampur, online dan offline. Mungkin masih ada orangtua yang tidak paham IT, makanya diberikan kemudahan pihak sekolah menginput,” pungkasnya. (*)
Reporter: Endah Agustina
Editor: Matthew Gregori Nusa
