benuanta.co.id, TARAKAN – Persoalan tenaga honorer pendidik dan pendidikan yang meminta haknya diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2022, kini berlanjut dibahas di ranah DPRD Kota Tarakan.
Berbagai pihak menaruh optimis bahwa ratusan honorer guru dan tenaga administrasi kependidikan di Tarakan dapat mengais nasib ke PPPK.
Pertemuan yang digawangi oleh Komisi II DPRD Tarakan, Dinas Pendidikan Kota Tarakan bersama Forum Tenaga Honorer Tarakan, berfokus pada usulan para guru honorer yang hendak berharap Pemerintah Kota Tarakan membuka kesempatan PPPK dalam jumlah banyak.
Ketua Komisi II DPRD Tarakan dari Fraksi Partai Nasdem, Yusuf Middu menjelaskan,
melalui hearing tersebut, pihaknya telah membicarakan berbagai macam hal menyangkut masalah tenaga pendidik dan kependidikan.
Termasuk juga mengenai regulasi pengangkatan honorer menjadi PPPK.
“Kalau kita melihat jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang masih honor itu sekitar 1000 lebih. Adanya aturan dengan PPPK, tentu regulasinya sudah jelas dan pemerintah kota Tarakan sudah menindaklanjuti. Bahkan sudah ada, berapa yang akan diterima untuk tahun 2022 ini,” ujar Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Yusuf Middu kepada benuanta.co.id, Senin sore (4/6/2022).
Namun demikian, politisi Partai NasDem ini menilai hal tersebut bila dibandingkan dengan tenaga honor yang ingin masuk ke PPPK, menurutnya masih jauh dari harapan.
DPRD juga menyebut Pemkot Tarakan sejauh ini tentu beracu pada regulasi yang ada. Menyikapi hal itu, Komisi II DPRD Tarakan berharap pemerintah pusat memiliki kebijakan untuk memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik dan kependidikan seluasnya untuk masuk PPPK.
“Tidak ada celah Pemkot Tarakan agar regulasi itu bisa dibuka dalam hal bisa memberikan kesempatan yang lebih luas bagi honorer masuk ke PPPK,” tambahnya.
Sementara itu, Forum Tenaga Honorer Kota Tarakan mulai merasakan adanya titik terang tentang nasib honorer hingga belasan tahun yang tengah diharapkan dan diperjuangkan mereka.
Para honorer yang sebagian besar berprofesi sebagai guru ini, mengharapkan Pemkot Tarakan membuka PPPK sebanyak-banyaknya sesuai dengan formasi honorer di Dinas Pendidikan Kota Tarakan. Terutama menurutnya yakni sekitar 800 tenaga pendidik dan administrasi sekolah.
“Tentang kualifikasi PPPK seperti apa nanti, Insyaallah titik terangnya nanti dipertemuan berikutnya sudah menjadi final apakah di Tarakan akan ditambah PPPK atau tidak,” ungkap Ketua Forum Tenaga Honorer Kota Tarakan, Rahmat Hidayat.
Dijelaskan Rahmat, saat pertemuan di DPRD, dibahas juga mengenai penggajian honorer, jumlahnya berapa dan kekurangannya berapa.
“Alhamdulillah, Insyaallah ada titik terangnya, mudahan DPRD Tarakan dapat mengawal persoalan ini ke Pemerintah Kota Tarakan,” tutup Rahmat.(*)
Reporter: Kristianto Triwibowo
Editor: Ramli
