Ternak Keluar Masuk Kaltara Harus Lakukan Hal Ini

benuanta.co.id, TARAKAN – Balai Karantina Pertanian melakukan pemeriksaan terhadap ternak yang hendak masuk dan keluar dari Kota Tarakan. Mengingat saat ini terbilang banyak wabah virus yang menyerang hewan ternak.

Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan, Ahmad Mansuri Alfian mengatakan pemeriksaan tersebut melalui karantina selama 14 hari di tempat pengeluaran. Misalnya saja pada ternak sapi yang saat ini tengah marak wabah PMK.

“Misalnya hewan akan dikirim dari Sulawesi, Mamuju, Palu atau Pare-Pare, itu diperiksa dulu fisik ternaknya di sana, di karantina juga di sana,” katanya, Senin (4/7/2022)

Baca Juga :  Etle Berjalan, Tilang Manual Masih Diadakan

Untuk saat karantina sendiri juga membutuhkan biaya tambahan seperti kebutuhan pakan selama di kandang. Namun, terkadang masyarakat kerap kali salah persepsi terkait pembiayaan pakan ternak ini.

“Saya tidak tahu pasti nilainya, misalnya Rp 500 ribu untuk penyediaan pakan sehari, kalau kami (Karantina Pertanian) biaya kami jelas mulai dari pemeriksaan, selama di kandang dan pelepasan itu jelas, kami bisa rincikan dan perlihatkan kwitansinya, penyediaan pakannya inilah yang biasanya cukup besar (biayanya),” beber Alfian.

Baca Juga :  Sidang Pra Peradilan Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen Tanah Ditunda, Polda Kaltara Tidak Hadir

Tidak hanya sapi, namun ternak babi juga diperiksa apakah terdapat virus ASF atau tidak. Namun untuk pemeriksaan ASF sendiri pihaknya tak sendiri melainkan dibantu oleh laboratorium di Surabaya.

“Ini juga ada biaya tambahan, tapi bukan biaya dari kami, tapi ini pemeriksaan sehingga ada biaya yang harus dibayar dari pusat Kimia Farma di Surabaya,” katanya.

Ahmad melanjutkan agar masyarakat dapat membedakan dalam pemungutan buaya untuk hewan ternak ini. Selain karantina selama dua minggu pihaknya juga melakukan persiapan pemeriksaan fisik dan klinis seperti disinfektan untuk ternak dan alat angkut.

Baca Juga :  Pengendara Kembali Keluhkan Aspal Berlubang dan Genangan Air di Jalan Gajah Mada

“Kami ada sarana komunikasi untuk memonitor lintas ternak seperti Tarakan dan Gorontalo, kami intenskan untuk komunikasi itu itu,” sebutnya.

Bahkan dalam pemberantasan PMK sendiri bukan menjadi tugas satu pihak namun juga melibatkan BNPB sebagai perwakilan pemerintah yang ditunjuk menjadi leader dalam permasalahan wabah ini. Serta peran Kementerian Pertanian, TNI, Polri dan pemerintah daerah harus memperketat lintas ternak agar dapat menghambat penularan wabah ini. (*)

Reporter: Endah Agustina

Editor: Ramli

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *