Januari hingga Juni Polres Bulungan Lakukan 15 Restorative Justice

benuanta.co.id, BULUNGAN – Kasus kriminalitas yang ditangani Polres Bulungan memasuki pertengahan tahun 2022 ini sedikit berkurang. Selain kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan diri dan barang berharga telah meningkat, faktor lain juga dikarenakan peluang untuk melakukan tindak pidana mengecil karena keaktifan dari petugas.

Kapolres Bulungan AKBP Ronaldo Maradona T.P.P Siregar melalui Kasat Reskrim Polres Bulungan IPTU Mhd Khomaini menjelaskan, memasuki periode semester 1 dari bulan Januari hingga Juni 2022, kasus kriminalitas yang ditangani Polres Bulungan hanya mencapai puluhan.

Baca Juga :  Babak Baru Perkara Tipikor Septic Tank, 6 Tersangka Segera Duduk di Kursi Pesakitan 

“Sejak memasuki pertengahan tahun 2022, kasus yang kita tangani ini ada sekitar 41 kasus,” ujar Khomaini kepada benuanta.co.id, Senin 4 Juli 2022.

Lanjutnya, kasus itu ada yang sampai pada tahap pelimpahan kepada kejaksaan ada juga terhenti karena korban dengan pelaku melakukan kesepakatan damai. Di mana proses itu dikenal dengan Restorative Justice (RJ) atau keadilan restoratif.

“Dari 41 kasus ini ada yang 15 kasus itu dilakukan Restorative Justice. Jadi kita naikkan itu hanya yang meresahkan saja,” ucapnya.

Baca Juga :  Putri Candrawathi sebut Brigadir J Ancam Bunuh Orang-orang Terdekatnya

Restorative Justice akan diberlakukan jika hak-hak korban telah dikembalikan dan tidak ada yang merasa dirugikan serta telah dilakukan perdamaian dari kedua belah pihak. Intinya juga mereka yang baru pertamakali melakukan tindakan kejahatan.

“Biasanya ini mereka yang lalai, korban yang memarkirkan motor tapi barang berharganya di simpan di dasbord motor atau ada handphone yang jatuh atau tertinggal di ATM tapi tidak dikembalikan,” paparnya.

Khomaini menuturkan RJ yang diberikan di Polres Bulungan dominan dari kasus penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penggelapan dan pengerusakan.

Baca Juga :  PH Kurator akan Tempuh Jalur Hukum Jika Aset PT Gusher Tak Dikosongkan

“Selain itu pelaku dan korban yang menjalani RJ ini dibuatkan surat pernyataan dan korban mencabut laporannya. Jika itu sudah maka kita terbitkan SP3,” tuturnya.

Untuk kasus berpotensi rawan, Khomaini katakan RJ tidak diberlakukan. Kemudian pelaku yang sudah melalui proses, saat melakukan tindakan yang sama atau kasus pidana lainnya, maka tidak berlaku lagi.

“Kalau meresahkan saya tidak mau lakukan proses RJ,” pungkasnya. (*)

Reporter: Heri Muliadi

Editor: Yogi Wibawa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *