Petani Sawit: Pemerintah Tidak Bisa Stabilkan Harga TBS, Kami Jual ke Malaysia

benuanta.co.id, NUNUKAN – DPRD Nunukan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan kelompok tani kelapa sawit Sebakis bersama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nunukan pada Jumat, 1 Juli 2022.

Dalam RDP tersebut sejumlah keluhan terkait turunnya harga TBS yang dibuat oleh PKS disampaikan oleh kelompok tani kelapa sawit Sebakis.

Sahir Tamrin, Ketua Kelompok Tani Rukun Indah Damai 2 Sebakis, mengatakan pada 10 Mei 2022 sudah menyurat ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nunukan terkait turunnya harga TBS yang di lakukan secara sepihak oleh PKS, namun tidak ada tanggapan dari Dinas terkait sehingga menyurat kepada DPRD Nunukan untuk diadakan hearing.

“PKS menurunkan harga TPS secara sepihak tidak sesuai dengan penetapan harga buah yang telah ditetapkan oleh tim penetapan dari Provinsi Kalimantan Utara,” ujar Tamrin, Jumat (1/7/2022)

Sahir meminta ketegasan dari Dinas terkait untuk meminta kejelasan terkait dengan surat penetapan harga namun tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh tim penetapan harga yang dibeli oleh PKS di lapangan.

“Harga yang sudah ditetapkan di bulan ini tolong PKS beli sesuai dengan harga tersebut, jangan harga yang di tetapkan Rp 2,5 juta per ton yang di beli PKS dengan harga Rp 1,2 juta inikan tidak sesuai, belum lagi dipotong dengan biaya transportasinya Rp 600 ribu itu belum termasuk dengan biaya pekerja yang menombak sawit. Jadi keuntungan kami hanya berapa,” jelasnya.

Baca Juga :  Realisasi APBN 2022 Lampaui Target, Angkanya Mencapai Rp 3,05 Triliun atau 92,99 Persen

Diutarakannya, jika Pemerintah Daerah Nunukan tidak bisa mengatasi dan menstabilkan harga TBS yang saat ini turun, mereka meminta izin kepada Pemerintah Daerah untuk diperbolehkan menjual kelapa sawit mereka ke Malaysia.

“Di Malaysia harganya Rp 4,5 juta berbeda jauh dengan harga di sini, kalau memang tidak bisa diatasi persoalan ini kami minta izin kami jual sawit ke Malaysia saja.” Ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Nunukan, Mukhtar menyampaikan DKPP hanya sebagai anggota dalam penetapan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltara dengan mengundang PKS, petani kelapa sawit, DPRD Provinsi dan Apkasindo.

Dijelaskannya, dalam kesepakatan tersebut pada Juni 2022 ditetapkan harga TBS tertinggi yakni Rp 2.627 per kg dan harga terendah yakni Rp 2.366 per kg. Untuk rapat penetapan harga TBS pada 28 Juni 2022, harga terendah senilai Rp 1.362 per kg dan harga tertinggi Rp 1.514 per Kg. Mukhtar mengatakan penetapan harga tersebut berlaku pada 1 Juli hingga 13 Juli 2022.

Baca Juga :  Disebut Tak Berdampak tapi Masyarakat Butuh Hiburan

“Kami hanya berfungsi sebagai mediator mempertemukan kelompok tani dengan pengusaha PKS lalu hasil kesepakatan penetapan harga buah tersebut dituangkan dalam berita acara.” ungkap Mukhtar, Jumat (1/7/2022)

Disampaikannya, harga yang ditetapkan oleh tim penetapan harga Provinsi hanya berlaku bagi Plasma dan kemitraan sedangkan untuk petani mandiri tidak bisa mengikuti harga yang telah dicantumkan dalam harga yang telah ditetapkan.

Namun Mukhtar mengatakan akan menyampaikan dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terkait permasalahan turunnya harga TBS yang tengah dihadapi oleh petani kelapa sawit mandiri di Sebakis untuk mendapatkan solusi terkait permasalahan ini.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Nunukan, Andi Krislina menyampaikan jika Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan bukan bagian dari penentu harga sawit, namun dari semua permasalahan yang di hadapi oleh kelompok tani sawit harusnya ini menjadi perhatian khusus bagi Dinas pertanian Kabupaten Nunukan.

Baca Juga :  25 Napi Lapas Nunukan Dapat Asimilasi Rumah, Sejumlah Syarat Wajib Dipenuhi

“Meski statusnya hanya sebagai anggota saat rapat di Provinsi, tapi sebagai Dinas yang paling dekat dengan kelompok tani harusnya yang paling memasang badan untuk melindungi petani-petani kita,” ujar Krislina, Jumat (1/7/2022)

Krislina mengungkapkan yang harus difikirkan dan diperhatikan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan adalah apa solusi untuk kelompok tani mandiri ini sehingga permasalahan turunnya harga TBS ini bisa teratasi.

“Apa yang harus kita lakukan, pendampingan seperti apa yang harus kita lakukan untuk kelompok tani kita, ini yang harus jadi catatan bagi Dinas Pertanian,” katanya.

Ditambahkannya, jika harus sesuai dengan aturan yang ada bahwa harga yang sesuai dengan harga penetapan harga buah Provinsi Kaltara hanya berlaku bagi Plasa dan Kemitraan saja. Ia mempertanyakan nasib petani kelapa sawit mandiri, hal ini yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah.(*)

Reporter: Novita A.K

Editor: Ramli

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *