Refleksi HUT Bhayangkara ke-76, IPW Suarakan Polri Babat Anggota Menyimpang

benuanta.co.id, JAKARTA – Indonesia Police Watch (IPW), meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merefleksikan Hari Bhayangkara ke-76 sebagai upaya serius membersihkan budaya menyimpang dari anggotanya yang mengkhianati kode etik.

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso menegaskan budaya menyimpang oknum anggota harus serius dibabat tanpa pandang bulu.

IPW meminta Polri harus terus membersihkan budaya menyimpang dari anggotanya yang mengkhianati kode etik. Mulai dari elit Polri pangkat jenderal hingga bawahan yang pangkat terendah tamtama.

Siapa pun pimpinannya, kata Sugeng, Polri tak boleh kendor untuk menjaga marwah institusi Polri yang memiliki semboyan ‘Rastra Sewakottama’.

Sebab, arti semboyan Polri itu adalah abdi utama dari pada nusa dan bangsa. Dengan demikian, Polri bukanlah penguasa, melainkan abdi negara yang mempunyai tugas melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat.

“Sehingga, pimpinan tertinggi Polri harus mampu menjalankan organisasinya sesuai dengan tujuan reformasi Polri, menjadikan anggota Polri untuk berbuat baik, berkarya secara profesional dan berprestasi mengawal tupoksinya. Harapannya, Polri dapat dicintai masyarakat sesuai cita-citanya,” ucap Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso kepada benuanta.co.id, Jumat (1/7/2022).

Selain itu, IPW dengan tegas menyatakan setiap anggota Polri harus menjadi teladan bagi masyarakat. Perilakunya merupakan representasi institusi. Sehingga, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh insan Bhayangkara merupakan pengkhianatan terhadap sumpah dan janji, juga mengkhianati institusi Polri.

Baca Juga :  Presiden Instruksikan Kebut Penerapan SPBE untuk Tekan Korupsi

Konsultan hukum ini tak lupa juga untuk menyuarakan agar Polri membabat budaya menyimpang. Pimpinan Polri saat ini Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, menurutnya sangat serius membenahi institusi Polri melalui Program Polri Presisi untuk melanjutkan estafet reformasi Polri.

“Oleh karena itu, perbaikan dan penguatan kinerja Polri terus dilakukan untuk meningkatkan citra Polri melalui aparatnya yang profesional, proporsional dan humanis,” terangnya.

Selain itu pelayanan masyarakat dan pengaduan masyarakat juga menjadi tonggak untuk meningkatkan kinerja Polri. Sehingga, jika dua bidang ini ada masalah, pihaknya mengusulkan agar Kapolri tidak segan-segan untuk mencopot jabatan pimpinan.

Apalagi, kalau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri sudah viral di medsos maka pimpinan di kewilayahan dengan cepat mengatasinya melalui sidang disiplin dan kode etik profesi Polri (KEPP).

Kemudian, IPW mengamati dalam kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit, banyak anggota Polri dipecat atau terkena Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Catatan Indonesia Police Watch (IPW), dalam kepemimpinan satu tahun Kapolri Jenderal Listyo Sigit setelah dilantik 27 Januari 2021, setidaknya ada 352 anggota Polri dipecat berasal dari 19 Polda. Di mana tahun 2020 anggota Polri yang dipecat berjumlah 129 orang sehingga di tahun 2021 sanksi tegas ini mengakibatkan kenaikan 250 persen PTDH.

Baca Juga :  Presiden Segera Keluarkan Perpres Media Sustainability

Bahkan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (24/1/2022) lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengatakan, tak akan segan-segan untuk memecat langsung anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Walaupun pelanggar yang dilakukan 500 anggota Polri.

Apa yang disampaikan Kapolri itu, diharapkan IPW membawa perbaikan terhadap akar reformasi Polri yakni perubahan kultural, perubahan mental anggota Polri. Karena, budaya menyimpang seperti penyalahgunaan wewenang, arogansi, pungli dan ketidakprofesionalan serta praktek kekerasan semakin terkikis

Pembabatan terhadap anggota yang menyimpang harus  terus digelorakan Polri ke depan melalui keterbukaan kepada publik. IPW juga mencatat upaya Polri sbg polisi sipil  dengan wajah humanis berusaha diwujudkan dalam beberapa kasus viral yang mendapat apresiasi dari masyarakat. Sehingga, kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus terbangun.

“Setidaknya, saat hari Bhayangkara 1 Juli 2022, ada sekitar 39 anggota Polri telah dipecat. Sementara puluhan anggota lainnya telah direkomendasikan untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) karena melakukan penyimpangan disiplin, kode etik dan pidana,” urainya.

Baca Juga :  Ketum PBNU: Indonesia, Selamat Datang di Abad Kedua Nahdlatul Ulama

Lalu, terkait pemecatan anggota Polri itu, dari catatan yang terpublikasi menurut IPW paling tinggi berasal dari Polda Sumsel dan Polda Jambi. Masing-masing telah melakukan PTDH kepada tujuh anggotanya. Kemudian Polda Lampung memecat 6 anggota.

Sedangkan tiga anggota telah dipecat oleh Polda Gorontalo dan Polda Maluku Utara, Polda Sulsel, Polda Jabar, Polda Kalteng, Polda Maluku hingga kini tercatat mem-PTDH dua anggota. Kemudian Polda Sumut, Polda Metro Jaya, Polda Kalbar dan Polda Sulawesi Tenggara, Polda Jawa Timur, Polda Babel memecat satu anggota Polri.

Namun, PTDH kepada anggota Polri ini masih belum konsisten dilakukan. Seperti munculnya kasus AKBP Brotoseno yang divonis hakim melakukan korupsi namun tetap aktif menjadi anggota Polri dikarenakan Sidang Komisi Kode Etik memutuskan tidak melakukan PTDH menjadi sorotan tajam kepada institusi Polri.

Belum lagi, masih aktifnya Irjen Napoleon Bonaparte yang telah tersangkut kasus Joko Tjandra. Padahal, kasus AKBP Mustari yang melakukan pencabulan terhadap anak dengan cepat diputuskan untuk dipecat.

“Kenyataan ini, harus menjadi evaluasi Polri ke depan. Sehingga marwah Polri sebagai Bhayangkara Negara dengan spirit Presisinya tetap terjaga,” tutup Sugeng. (*)

Reporter: Kristianto Triwibowo

Editor: Yogi Wibawa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *