Kemenpan Mengapresiasi Komitmen Bupati Laura Implementasi SAKIP dan RB

benuanta.co.id, NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura hafid mendapatkan apresiasi dari Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II, Budi Prawira atas upaya dalam peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Nunukan.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Nunukan didampingi oleh Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Bappeda dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan. Bupati juga membawa serta beberapa anggota Tim Penyusun LAKIP dan Tim RB Kabupaten Nunukan guna mendengar langsung arahan dari Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan.

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
1956 votes

Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid, melaporkan hal-hal yang sudah dilakukan jajarannya untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan birokrasi pemerintahannya. Kata Laura, pasti ada saja kelemahan dan kekurangan yang masih harus dibenahi. “Kami meminta bantuan dan asistensi dari KemenPANRB untuk membantu membenahi kelemahan-kelemahan dimaksud,” kata Laura, Kamis (23/6/2022).

Baca Juga :  ASN Nunukan Diimbau Tidak Menambah Libur Lebaran

Sekretaris Daerah, Serfianus yang diminta Bupati untuk memberi tambahan informasi mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Nunukan akan menggelar sosialisasi guna menyamakan persepsi terkait implementasi SAKIP dan RB lebih awal dari biasanya, yaitu di akhir tahun 2022 ini. Hal tersebut dilakukan agar para kepala Perangkat Daerah dapat melakukan evaluasi dan konsolidasi lebih awal sehingga implementasi SAKIP dan RB Pemerintah Kabupaten Nunukan tahun 2023 jauh lebih baik.

Baca Juga :  ASN Nunukan Diimbau Tidak Menambah Libur Lebaran

“Kami juga mengundang Deputi dan Asdep agar dapat berkunjung ke Kabupaten Nunukan sekaligus berkenan memberikan arahan dan bimbingan kepada kami dalam sosialisasi itu nantinya sehingga terjadi perbaikan pemahaman dan persamaan persepsi di kalangan kepala-kepala OPD kami, terkait urgensi SAKIP dan RB,” ujarnya.

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II, Budi Prawira mengatakan, bahwa pihaknya akan mengupayakan untuk datang, namun agar proses evaluasi dan penilaian terhadap Implementasi SAKIP dan RB Kabupaten Nunukan tahun 2022 tetap terjamin objektivitasnya, disarankan agar kegiatan itu nantinya dapat digelar setelah tahapan dan proses evaluasi dan penilaian telah selesai dilaksanakan.

Baca Juga :  ASN Nunukan Diimbau Tidak Menambah Libur Lebaran

Kata Budi, pihaknya akan memberi perhatian dan prioritas penguatan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan. Sebab, dia melihat keseriusan dan komitmen kuat dari Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan birokrasi dan akuntabilitasnya. Hal tersebut ditunjukkan Bupati dengan mengajak langsung Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan kunci dalam kunjungan tersebut.

“Tugas kami adalah mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan penguatan kepada seluruh entitas Pemerintahan di seluruh Indonesia, tapi kami akan memberikan perhatian dan prioritas khusus kepada Pemerintah Daerah yang memang proaktif dan serius melakukan perbaikan,” tandasnya. (*)

Reporter: Darmawan

Editor: Ramli

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *