benuanta.co.id, NUNUKAN – Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) Dr. Robert Simbolon secara resmi memfasilitasi pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara sebagai bagian dari sistem pertahanan keamanan di ruang pertemuan Hotel Laura, Jumat, 17 Mei 2022.
kegiatan itu dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Serfianus, bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) bertujuan untuk menumbuhkan pentingnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan perbatasan dalam rangka mendukung sistem pertahanan semesta (sishanta) dalam rangka menjaga, memelihara dan menggerakkan pembangunan di kawasan perbatasan.
Dalam sambutannya Deputi BNPP RI Dr. Robert Simbolon, mengatakan untuk peserta sebanyak 90 orang yang berasal dari 3 kecamatan perbatasan yaitu Kecamatan Sebatik Utara, Sebatik Barat dan Sebatik Tengah.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 untuk bidang kewilayahan salah satu prioritas nasional pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara sebagai bagian sistem pertahanan dan keamanan.
“Kita harus memberikan perhatian yang lebih besar agar upaya-upaya untuk melibatkan masyarakat dalam turut serta menjaga keamanan perbatasan baik dalam konteks keamanan batas wilayah negara, maupun keamanan di bidang-bidang lain seperti kegiatan-kegiatan masyarakat di perbatasan negara. Masyarakat itu sendiri yang kita perankan untuk menjadi pelaku pengamanan batas negara,” ujar Dr. Robert Simbolon.
Pihaknya juga akan tetapi terus membantu masyarakat bersama-sama dengan aparat yang ada di perbatasan untuk agar bisa terlibat secara langsung maupun tidak langsung.
“Jadi, masyarakat ini akan kita perankan untuk menjadi sumber informasi kepada aparat yang ada di kawasan perbatasan negara dan juga menjadi pelopor penegakkan hukum di perbatasan negara. Misalkan ada terjadi pelanggaran hukum di perbatasan negara misalnya kegiatan-kegiatan yang dikategorikan sebagai kegiatan ilegal, kita harapkan peserta ini nanti menjadi pelopor paling tidak untuk mengingatkan, menyampaikan bahwa hal-hal tertentu tidak pantas dilakukan,” jelasnya.
Usai mengikuti kegiatan tersebut, ketika diwawancarai Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Serfianus, mengatakan Kabupaten Nunukan sendiri sampai saat ini telah memiliki tujuh belas lokasi prioritas atau lokpri, yaitu Kecamatan Sebatik, Nunukan, Krayan, Krayan Selatan, Sebatik Barat, Nunukan Selatan, Sebatik Timur, Sebatik Utara, Sebatik Tengah, Sei Menggaris, Tulin Onsoi, Lumbis Ogong, Krayan Tengah, Krayan Barat, Krayan Timur, Lumbis Pansiangan, dan Kecamatan Lumbis Hulu.
Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, tidak jarang muncul persoalan – persoalan yang berpotensi bisa mengganggu keharmonisan antar negara, misalnya masalah klaim tapal batas negara secara sepihak. “Beberapa kali pemerintah negara Malaysia mencoba untuk mengklaim wilayah perbatasan dengan berbagai cara, meskipun selama ini selalu bisa kita selesaikan dengan baik,” kata Serfianus.
Melihat hal itu maka pentingnya fokus dan perhatian semua, karena jika tidak disikapi secara serius dan hati – hati, bukan tidak mungkin persoalan tapal batas akan mengancam kedaulatan negara dan sumber daya alam nasional yang di miliki.
Untuk itu pemerintah Kabupaten Nunukan menyambut baik kegiatan pada hari ini, untuk memperkokoh komitmen semua, terutama komitmen dari masyarakat yang berada dan tinggal di garda terdepan perbatasan negara untuk dan menjaga daerah – daerah perbatasan yang di miliki.
Masalah lain yang sering di hadapi sebagai konsekuensi dari daerah perbatasan adalah menjadi jalur berbagai tindak kejahatan, mulai dari penyelundupan, narkotika dan obat -obatan terlarang, trafficking, terorisme, dan lain sebagainya. “Kejahatan yang terjadi bahkan sering kali melibatkan kejahatan trans nasional yang harus kita waspadai bersama,” pungkasnya. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Ramli
