Pemkot Pastikan Setop Penambahan, Ribuan Tenaga Honorer Tarakan Disarankan Ikut Outsourching

benuanta.co.id, TARAKAN – Polemik peghapusan tenaga honorer sampai saat ini masih belum usai. Pemerintah Kota Tarakan mencatat terdapat sebanyak 2.736 per Mei 2022.

Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M. Kes mengatakan bahwa persoalan ini harus diatasi dengan bijak. Walaupun sebenarnya pihaknya berharap semua tenaga honorer dapat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
1548 votes

“Tapi yang jadi persoalan bagaimana kalau tes tidak lulus, catatan tenaga honorer kan ada ribuan nah itu kalau kira berhentikan semua kan banyak itu,” katanya, Selasa (14/6/2022).

Dilanjutkan Khairul, saat ini juga persoalan penghapusan tenaga honorer itu masih terus menjadi pembahasan bagi Asosiasi Pemkot Tarakan. Ia memastikan bahwa akan mencari jalan terbaik bagi persoalan yang tengah hangat ini. Adapun untuk penggajian honorer saat ini dilakukan oleh daerah.

Baca Juga :  Satreskrim Lanjutkan Pemeriksaan Saksi Kecelakaan Kerja di PT PRI

“Menyilang APBN, APBN itukan semuanya yang asli APBD itukam PAD saja, selama ini dibebankan anggaran yang ada dan tidak menambah. Artinya itu akan mempengaruhi belanja, yang tadinya kalau misalkan semua honorer diangkat P3K saya harus menyiapkan duitnya 3kali lebih banyak,” bebernya.

Menurutnya persoalan lainnya yaitu terdapat indikasi tenaga honorer tidak lolos sebagai P3K dengan berbagai hal misalnya pendidikan.

“Misalnya yang lain masuk, ada P3K ada honornya juga tambah berat lagi APBD kita,” sebutnya.

Orang nomor satu di Tarakan itu mengatakan bahwa solusi yang ada saat ini tenaga honor bekerja sesuai dengan ketentuan hingga menunggu masa pensiun. Pihaknya juga tidak akan menambah lagi tenaga honor di Kota Tarakan.

“Kita dua tahun terakhir ini tidak menambah lagi honor-honor, kecuali memamg untuk cleaning service, penjaga malam dan sopir. Solusi berikutnya kalau memang dipaksakan dihapus, ya outsourching kan masih boleh,” urainya.

Baca Juga :  Harga Telur Ayam Ras Mulai Tembus Rp 72 Ribu

Artinya jika nantinya akan menggunakan sistem outsourching, tenaga honorer akan dikelola oleh pihak ketiga.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kota Tarakan, Hamid Amren mengatakan bahwa sebelumnya terdapat perselisihan jumlah honorer yang diterimanya. Awalnya jumlah honorer di lingkungan Pemkot Tarakan sebanyak 2.800an namun data yang ia terima dari BKPSDM 3.837.

“Bertambah 1.000, setelah saya panggil alasannya mereka menggunakan data banyaknya di Dinas Pendidikan karena menggunakan dana BOS, Dinas Kesehatan dana Kementrian. Tapi tetap saya tidak puas,” tegasnya.

Atas hal ini ia mendesak BKPSDM untuk melakukan revisi data sehingga data yang pasti ialah 2.736. Selisih angka 1.000 itu adalah data dari Dinas Pendidikan yang juga menginput ASN.

“Pegawai negeri yang di Disdik kan banyak ada guru-guru itu, guru SD, SMP, TK juga,” sebutnya.

Senada dengan Wali Kota Tarakan, ia juga menerangkan bahwa tidak boleh lagi melakukan penambahan pada bidang kerja honorer. Terkecuali pada tahun 2021 lalu terdapat penambahan pada RSUKT karena kebutuhan Covid.

Baca Juga :  DKP Kaltara Tes Kandungan Formalin pada Ikan di Tiga Pasar Tradisional Tarakan

“Ada dana BLUD juga di RSUKT itu, biaya berobat dari masyarakat itu yang dibayarkan ke honorer. Kemudian yang bisa diganti itu kan yang diizinkan pak wali hanya penjaga malam, cleaning service dan sopir,” urainya.

Sementara untuk outsourching sendiri, pihak Pemkot Tarakan sudah pernah melakukan ini untuk honor penyapu jalanan. Dalam mekanismenya, dikelola oleh pihak ketiga namun terkendala pada tender.

“Kalau kita kembali ke sana kan otomatis khawatir saya terulang lagi kan, walaupun memang ada rekanan yang profesional. Pengalaman kita dulu lebih banyak urus yang tender itu, diawal tahun harus dibayar kalau tidak ya tidak mau menyapu gitu, menalangi dulu,” paparnya. (*)

Reporter : Endah Agustina

Editor : Nicky Saputra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *